Bentangkaltim.com, Bontang – Ruang gerak keuangan daerah yang semakin terbatas membuat Pemerintah Kota Bontang harus lebih selektif menentukan belanja. Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Fraksi Golkar DPRD Bontang meminta setiap anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry dalam rapat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Bontang 2026, Selasa (8/9/2026).
Alfin mengatakan, Perubahan APBD 2026 merupakan konsekuensi dari perubahan kondisi fiskal daerah. Berdasarkan nota keuangan, pendapatan daerah mengalami peningkatan 1,49 persen. Namun, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mengalami penurunan 44,96 persen berdasarkan hasil audit.
Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian belanja daerah yang turun 5,67 persen. Menurut Golkar, penyesuaian anggaran tidak boleh sekadar mengejar keseimbangan angka. Kebijakan belanja harus tetap menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.
“Setiap perubahan dan pengalokasian anggaran harus benar-benar didasarkan pada skala prioritas, urgensi, kemampuan pelaksanaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bontang,” kata Alfin.
Di sisi lain, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap capaian Pemkot Bontang sepanjang 2026. Termasuk sejumlah prestasi di bidang penurunan tingkat pengangguran, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Golkar menilai capaian tersebut menunjukkan keterbatasan fiskal tidak semestinya menjadi penghalang peningkatan pelayanan masyarakat.
Setelah mencermati nota keuangan dan rancangan Perubahan APBD 2026, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan DPRD Bontang berikutnya.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
