Bentangkaltim.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sektor pendidikan di wilayah pinggiran.
Langkah tersebut dinilai penting guna menghapus kesenjangan kualitas pendidikan yang hingga kini masih dirasakan oleh sejumlah sekolah di luar kawasan pusat kota.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan harus menjadi bagian dari kebijakan strategis pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga harus menjangkau sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Ia menilai bahwa setiap anak di Kota Samarinda memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, tanpa dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal maupun letak sekolah.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki sarana, prasarana, serta tenaga pendidik yang memadai.
“Jangan sampai pembangunan hanya berfokus pada sekolah-sekolah di pusat kota, sementara kondisi sekolah di kawasan pinggiran masih tertinggal dan belum mendapatkan perhatian yang maksimal,” ujar Ismail pada Rabu (29/7/2026).
Selain pembangunan infrastruktur, Ismail juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru, khususnya mereka yang mengabdi di sekolah-sekolah pinggiran.
Menurutnya, kesejahteraan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
Ia menjelaskan bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan.
Karena itu, dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan dan pengembangan kompetensi guru harus berjalan beriringan dengan pembangunan fasilitas fisik sekolah.
Dalam kesempatan tersebut, Ismail turut mengapresiasi penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurutnya, kebijakan tersebut telah membawa perubahan positif karena mampu mengurangi stigma mengenai keberadaan “sekolah favorit” yang sebelumnya menyebabkan penumpukan siswa di sekolah tertentu.
Melalui sistem zonasi, masyarakat kini mulai menyadari bahwa seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Orang tua juga tidak lagi berorientasi hanya pada sekolah yang berada di pusat kota, melainkan lebih mempertimbangkan sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka.
Meski demikian, ia menilai keberhasilan sistem zonasi harus diikuti dengan pemerataan kualitas fasilitas pendidikan.
Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang setara, tujuan utama pemerataan pendidikan akan sulit tercapai.
Ismail mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah sekolah di kawasan Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Palaran, dan Samarinda Ilir yang memiliki ruang belajar berbahan kayu dan memerlukan renovasi secara menyeluruh.
Kondisi tersebut dinilai kurang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa maupun tenaga pendidik.
Ia berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran pembangunan untuk mengganti bangunan yang sudah tidak layak menjadi gedung permanen yang memenuhi standar pelayanan pendidikan.
“Kami berharap sekolah-sekolah di wilayah pinggiran memperoleh perhatian yang sama. Bangunan yang masih berbahan kayu sudah seharusnya ditingkatkan menjadi gedung permanen agar proses belajar mengajar berlangsung lebih aman dan nyaman,” katanya.
Tidak hanya aspek infrastruktur, DPRD juga mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan sekolah.
Menurut Ismail, perkembangan teknologi menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis digital agar siswa tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan zaman.
Ia menilai penyediaan fasilitas seperti jaringan internet yang memadai, perangkat teknologi informasi, serta akses terhadap buku elektronik (e-book) akan memberikan kemudahan bagi siswa dalam memperoleh materi pembelajaran.
Selain lebih praktis, penggunaan sumber belajar digital juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas proses belajar.
“Saat ini dunia pendidikan telah memasuki era digital. Kehadiran buku elektronik dan teknologi pembelajaran akan sangat membantu siswa karena mereka tidak lagi harus membawa banyak buku cetak setiap hari,” jelasnya.
DPRD Kota Samarinda berharap Pemkot dapat menjadikan pemerataan pendidikan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembangunan gedung sekolah, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperluas akses teknologi pendidikan, serta memastikan seluruh sekolah, baik di pusat kota maupun di wilayah pinggiran, memperoleh pelayanan yang setara.
(ard/lal/adv)
