Bentangkaltim.com, Bontang – Ruang fiskal Bontang kembali menjadi perhatian DPRD. Di tengah pembahasan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru terkoreksi 2,69 persen. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah tidak sekadar mencatat penurunan tersebut, tetapi membuka penyebab hingga strategi pemulihannya.
Catatan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang Winardi dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Bontang 2026, Selasa (8/9).
Winardi mengatakan, koreksi PAD perlu dijelaskan secara terukur. Mulai dari komponen penerimaan yang turun, penyebabnya, hingga capaian realisasi sepanjang semester I 2026.
“Fraksi meminta pemerintah menjelaskan secara rinci komponen PAD yang terkoreksi, faktor penyebabnya, basis realisasi sampai dengan semester I, serta langkah pemulihan penerimaan sampai akhir tahun,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Optimalisasi penerimaan jangan berujung pada bertambahnya beban warga.
Sorotan berikutnya diarahkan pada proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Winardi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun proyeksi secara lebih realistis dan akurat.
Ketidakcermatan proyeksi, lanjut dia, berpotensi memengaruhi ruang pembiayaan program prioritas. Salah satunya pembangunan Waduk Kanaan A yang dinilai penting untuk pengendalian banjir dari sisi hulu.
Di sisi lain, pendapatan transfer masih mendominasi struktur pendapatan Bontang, yakni sekitar 78,70 persen. Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan PAD melalui pembenahan tata kelola penerimaan, optimalisasi aset, dan pengembangan ekonomi daerah.
Dengan waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 yang terbatas, OPD juga diminta mempercepat program tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Penurunan belanja daerah 5,67 persen pun diingatkan tidak boleh berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
