Home / Advertorial / Bontang

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:27 WIB

Pansus RTRW DPRD Bontang Minta Lampiran Tata Ruang Diperjelas, Joni: Jangan Sekadar Susunan Kata

Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang joni Alla’ Padang memberikan penjelasan terkait pembahasan raperda kali ini. (Bentangkaltim.com/asr)

Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang joni Alla’ Padang memberikan penjelasan terkait pembahasan raperda kali ini. (Bentangkaltim.com/asr)

Bentangkaltim.com, Bontang – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Bontang menyoroti substansi pembahasan revisi RTRW yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla’ Padang, menegaskan setiap pasal dalam rancangan perda harus didukung lampiran yang memuat data dan peta secara detail.

Menurutnya, pembahasan tidak boleh berhenti pada penyusunan redaksi pasal. Produk hukum tersebut harus memiliki dasar teknis yang jelas agar dapat diterapkan sebagai pedoman pembangunan Kota Bontang selama 20 tahun ke depan.

“Kalau kita bicara RTRW, ini bukan hanya menyusun kata-kata dalam pasal. Yang lebih penting bagaimana isi pasal itu benar-benar tergambar dalam lampiran sehingga memiliki dasar yang jelas,” ujar Joni usai rapat, Selasa (28/7/2026) di Ruang Rapat DPMPTSP.

Baca juga  Paskibraka Bontang Cerita Perjuangan di Balik Suksesnya Pengibaran Bendera HUT RI ke-81

Ia mencontohkan pengaturan mengenai struktur jaringan sumber daya air. Dalam lampiran RTRW seharusnya tidak hanya dicantumkan dalam bentuk poin, melainkan disertai gambaran jaringan yang saling terhubung.

Menurutnya, sistem jaringan air memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, distribusi layanan, hingga upaya mitigasi banjir. Karena itu, data tersebut harus dituangkan secara komprehensif.

“Kalau bicara jaringan, tentu harus terlihat bagaimana konektivitasnya. Jangan hanya berupa poin-poin, tetapi harus tergambar sehingga bisa menjadi acuan dalam pembangunan,” katanya.

Joni menilai kelengkapan lampiran akan menentukan kualitas perda yang nantinya menjadi dasar berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pemberian izin usaha, pembangunan infrastruktur, hingga pengendalian lingkungan.

Pansus, lanjutnya, telah meminta pemerintah daerah agar berbagai masukan tersebut dapat diakomodasi sebelum pembahasan memasuki tahap berikutnya.

Baca juga  Lalu Lintas Terganggu Akibat Bus Perusahaan, Wabup Kutim Instruksikan Pembenahan Sistem Halte

Ia menegaskan RTRW merupakan dokumen strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Bontang selama dua dekade mendatang. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat dan berbasis data.

“Kita ingin produk hukum ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai hanya selesai secara administrasi, tetapi substansinya belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya.

Selain itu, Joni mengingatkan bahwa setiap angka maupun data yang dimasukkan dalam dokumen RTRW harus memiliki dasar hukum dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dia, penyusunan RTRW tidak boleh dilakukan secara asal karena akan menjadi rujukan dalam pengaturan pemanfaatan ruang di masa depan. “Kalau ada angka yang dimasukkan, harus ada dasar hukumnya. Jangan sampai hanya mencantumkan angka tanpa landasan yang jelas,” pungkasnya. (ASR/ADV DPRD Bontang)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Bahas Sengketa Aset 10 Hektare Eks Lokalisasi Bayur

Advertorial

DPRD Samarinda Minta Kendaraan Bertonase Besar Patuhi Aturan Lalu Lintas

Advertorial

DPRD Samarinda Dorong Partisipasi Warga Tekan Banjir: Dari Biopori, Urban Farming, hingga Awasi Kontraktor Nakal

Advertorial

DPRD Samarinda Imbau Pemkot Perbaiki Fasilitas Penerangan di Ruang Publik

Advertorial

Pelaku Usaha Diimbau Rampungkan Izin Sebelum Beroperasi, Komisi I DPRD Samarinda Tekankan Kepatuhan Administrasi

Advertorial

DPRD Samarinda Soroti Batasan Wewenang Pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah, Imbau Perusahaan Taati Regulasi dan Larang Tahan Ijazah

Advertorial

DPRD Samarinda Sentil Skema Kompensasi PLN: Kerugian UMKM Tak Sebanding Nilai Ganti Rugi

Advertorial

DPRD Samarinda Gelar RDP Bahas Aduan Warga Keledang Mas Soal Pembangunan Samarinda Grand City