Home / Advertorial / Kaltim

Selasa, 17 November 2026 - 19:52 WIB

Pastikan Tak Ada Anak Kubar yang Tertinggal, Bupati Frederick Edwin Teken Komitmen Perlindungan Anak Se-Kaltim

Bupati Kubar, Frederick Edwin hadiri penandatanganan kesepakatan bersama pemenuhan Hak anak-anak terlantar di Pendopo Odah Etam. (Ist)

Bupati Kubar, Frederick Edwin hadiri penandatanganan kesepakatan bersama pemenuhan Hak anak-anak terlantar di Pendopo Odah Etam. (Ist)

Bentangkaltim.com, Samarinda — Membangun sumber daya manusia (SDM) unggul di Kutai Barat dimulai dengan memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang adil tanpa terkecuali. Komitmen tersebut dibawa Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, saat menghadiri penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pemenuhan Hak Anak-Anak Terlantar se-Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (17/11/2026).

​Didampingi Sekretaris Daerah Erik Victory, Bupati Frederick Edwin bergabung bersama para kepala daerah se-Kaltim, jajaran Pemprov Kaltim, serta Kejaksaan se-Kaltim untuk menyatukan langkah dalam menghadirkan pengasuhan layak, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta identitas kependudukan yang jelas bagi anak-anak terlantar.

Baca juga  Terkait Sekolah Swasta Gratis, Ini Rancangan Disdikbud Bontang

​Bagi Pemkab Kutai Barat, kesepakatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dari hulu ke hilir. Menurut Bupati Frederick Edwin, kolaborasi lintas instansi akan memastikan program-program daerah menyentuh langsung anak-anak yang membutuhkan pendampingan.

​”Melalui kerja sama yang terintegrasi ini, Pemkab Kutai Barat optimistis pemenuhan hak anak terlantar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang bermartabat,” ujarnya.
​Acara yang dibuka Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ini turut menyoroti tantangan nyata perlindungan anak di Benua Etam.

Baca juga  Maswedi Dorong Domino Jadi Olahraga Rekreasi yang Serius Dibina di Samarinda

Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kaltim mencatat 42 kasus kekerasan terhadap anak dari total 94 kasus kekerasan perempuan dan anak hingga Oktober 2026.
​Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud mengajak seluruh pemangku kepentingan—termasuk unsur peradilan, BUMN, dan dunia usaha—untuk menjadikan keselamatan anak sebagai prioritas kolektif. Selain pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dan penetapan wali resmi bagi tujuh anak dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga didorong melakukan evaluasi berkala serta membentengi generasi muda dari ancaman eksploitasi maupun perundungan siber.(Ard/Adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Sinergi Pemkab Kubar dan Masyarakat Percepat Penanganan Dampak Kebakaran di Muara Lawa

Advertorial

DPRD Bahas Sengketa Aset 10 Hektare Eks Lokalisasi Bayur

Advertorial

Ketika Perahu Berganti Cangkul: Perjuangan Nelayan Muara Ohong Menjaga Ketahanan Pangan di Dasar Danau Kering

Advertorial

Lebih dari Sekadar Pengibar Bendera, Kesbangpol Kubar Siapkan Paskibraka Jadi Ujung Tombak Duta Pancasila

Advertorial

DPRD Samarinda Minta Kendaraan Bertonase Besar Patuhi Aturan Lalu Lintas

Advertorial

DPRD Samarinda Dorong Partisipasi Warga Tekan Banjir: Dari Biopori, Urban Farming, hingga Awasi Kontraktor Nakal

Advertorial

DPRD Samarinda Imbau Pemkot Perbaiki Fasilitas Penerangan di Ruang Publik

Advertorial

Pelaku Usaha Diimbau Rampungkan Izin Sebelum Beroperasi, Komisi I DPRD Samarinda Tekankan Kepatuhan Administrasi