Bentangkaltim.com, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang, Faisal, mengapresiasi penyelesaian proyek pengecoran jalan di Kampung Selambai yang merupakan bagian dari program Peningkatan Kualitas Permukiman Selambai. Proyek yang didanai oleh APBN dengan anggaran sekitar Rp 22 miliar ini rampung sesuai jadwal.
“Alhamdulillah, kami bersyukur proyek di Loktuan Selambai ini selesai tepat waktu, berkat kerja keras dari tim kontraktor dan dukungan pemerintah pusat. Hasilnya terlihat kokoh dan indah,” ungkap Faisal dalam wawancara belum lama ini.
Faisal menegaskan pentingnya peran Pemerintah Kota Bontang dalam merawat jembatan dan infrastruktur yang telah dibangun, karena aset tersebut merupakan milik pemerintah pusat yang kini diserahkan kepada daerah. Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan kondisi infrastruktur, agar tidak kembali kumuh dalam waktu singkat setelah dibangun.
“Tugas pemerintah daerah hanya merawat dan menjaganya, diharapkan Masyarakat sekitar pun bisa merawatnya,” ujarnya.
Selain itu, Faisal mencatat kebanggaannya terhadap perkembangan Kampung Selambai, yang kini menjadi tempat favorit masyarakat untuk berolahraga, baik pagi, siang, maupun sore hari. Setelah dua tahun memperjuangkan pendanaan dari APBN, ia merasa lega melihat hasil kerja keras yang membuahkan perubahan signifikan di wilayahnya.
“Alhamdulillah, semuanya membuahkan hasil, sebagai warga yang tinggal di Selambai, saya sangat bangga, karena Selambai kini menjadi cantik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Faisal juga mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi terkait rencana pengembangan Berbas Pantai dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur. Ia berencana menindaklanjuti kabar tersebut dengan OPD terkait. “Jika perencanaannya sudah ada, kita harus mengawal agar ini bisa berlanjut dan memperoleh dukungan pusat. Sayang sekali jika peluang besar seperti ini terabaikan,” tutupnya.
Proyek ini diharapkan dapat menjadi awal dari upaya peningkatan kualitas infrastruktur di Kota Bontang, terutama dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan yang didanai pemerintah pusat.(tri/adv)
