Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menghabiskan devisa negara Rp 500 triliun tahun untuk impor minyak dan gas (migas). Kondisi tersebut turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
“Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp 500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita, terhadap rupiah agak sedikit maju-mundur maju-mundur. Bayangkan, salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).
Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan untuk menekan impor dan mencapai target swasembada energi. Misalnya dengan mengaktifkan kembali sumur-sumur yang berstatus idle atau nganggur.
Dari sekitar 44.900 sumur yang ada, 16.000-an lebih sumur berstatus aktif. Kemudian 16.600 sumur idle, dan sekitar 5.000 sumur idle yang masih bisa dioptimalkan.
“Saya sudah minta kepada SKK Migas. Sumur-sumur yang tidak bisa lagi jalan, diserahkan kepada negara. Kita suruh kerjasamakan, kalau dipegang oleh K3S oleh Pertamina, dan lainnya, kalau tidak jalan kita minta. Segera dikerjasamakan dengan pengusaha swasta, baik dalam maupun luar negeri,” bebernya.
Menurut Bahlil, BUMN memang menjadi prioritas pemerintah. Namun jika lifting minyak yang dikerjakan oleh BUMN turun terus, Bahlil menyebut hal itu membuat negara tekor.
“Karena bagi negara, penting BUMN itu menjadi prioritas. Tetapi bagi negara, ketika kita menggantungkan ke anak-anak kepada BUMN dan lifting kita turun, itu kita tekor terus,” imbuhnya.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memangkas jumlah perizinan sektor migas dari sebelumnya 320 izin menjadi 140 izin. Bahlil menyebut jumlah itu akan dipangkas lagi demi menarik minat investor.
Selanjutnya adalah pengembangan BBM campur sawit, hingga pengoptimalan ekosistem kendaraan listrik. Menurut Bahlil, Indonesia diuntungkan karena punya cadangan nikel terbesar dunia, yang merupakan bahan utama baterai kendaraan listrik
