Home / Kaltim

Senin, 13 April 2026 - 15:22 WIB

Isu Nepotisme hingga Lingkungan, Ribuan Massa Siap Turun ke Jalan di Kaltim

SAMARINDA — Gelombang protes terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan kian membesar. Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi dilaporkan tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar yang direncanakan berlangsung pada 21 April 2026 di Samarinda.

Aksi tersebut disebut akan dipusatkan di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan gedung DPRD Kaltim. Berdasarkan informasi yang beredar dari sejumlah media lokal, ribuan massa telah menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan, dengan jumlah peserta yang diklaim telah mencapai lebih dari 4.000 orang dan berpotensi terus bertambah.

Koalisi massa aksi terdiri dari puluhan organisasi, mulai dari kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga elemen sipil lainnya. Mereka mengusung sejumlah tuntutan yang dinilai krusial, di antaranya kritik terhadap dugaan praktik nepotisme dan dinasti politik, evaluasi kebijakan pemerintah daerah, hingga persoalan ketimpangan pembangunan dan isu lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertambangan.

Baca juga  Celni Dorong Parkir Berbasis QR dan Retribusi Tahunan, PAD Samarinda Bisa Naik 300%

Tak hanya itu, dalam sejumlah seruan yang beredar di media sosial, muncul pula tuntutan tegas berupa desakan agar Gubernur Kalimantan Timur dicopot dari jabatannya. Narasi tersebut memperlihatkan meningkatnya tensi politik di daerah yang kini menjadi sorotan nasional, terutama karena perannya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meski demikian, hingga saat ini aparat kepolisian menyatakan belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait rencana aksi tersebut. Hal ini menandakan bahwa secara administratif, demonstrasi tersebut masih berada dalam tahap rencana dan konsolidasi.

Baca juga  Peringati Sumpah Pemuda, Dispora Kaltim Gelar Lomba LKBB dari 23 Hingga 25 Oktober

Pihak kepolisian mengimbau agar setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum tetap mengikuti prosedur yang berlaku serta menjaga kondusivitas daerah. Sementara itu, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait isu demonstrasi yang mulai ramai diperbincangkan publik.

Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat besarnya potensi massa yang akan terlibat serta sensitifnya isu yang diangkat. Jika benar terlaksana, aksi 21 April mendatang berpotensi menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menjadi ujian stabilitas politik daerah di tengah dinamika pembangunan dan transisi menuju Ibu Kota Nusantara. (bai)

Share :

Baca Juga

Kaltim

Pemkab PPU Siapkan Anggaran Rp4,3 Miliar untuk Bantu Pendidikan Ribuan Siswa Baru

Advertorial

DPRD Samarinda Kawal 31 Siswa yang Belum Dapat Sekolah Negeri

Advertorial

DPRD Samarinda Ajak Masyarakat Peduli Terhadap Kelestarian Lingkungan Sekitar Dimulai dari Pengelolaan Sampah dari Rumah

Advertorial

Ketua Komisi II DPRD Samarinda Khawatir Harga BBM Naik Picu Inflasi

Advertorial

49 Jiwa Terdampak Kebakaran di Loa Janan Ilir, Ketua DPRD Samarinda Desak Pemkot Segera Lakukan Perbaikan

Advertorial

Komisi III DPRD Samarinda Bakal Panggil OPD Soal Lampu Mahkota II Mati

Advertorial

DPRD Samarinda Desak Pemerintah Perlunak Syarat SHM untuk Bangun Rumah Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Advertorial

Komisi II DPRD Samarinda Soroti Ekonomi Masyarakat Kelas Menengah Kian Tergerus