Home / Kaltim

Senin, 13 April 2026 - 15:22 WIB

Isu Nepotisme hingga Lingkungan, Ribuan Massa Siap Turun ke Jalan di Kaltim

SAMARINDA — Gelombang protes terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan kian membesar. Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi dilaporkan tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar yang direncanakan berlangsung pada 21 April 2026 di Samarinda.

Aksi tersebut disebut akan dipusatkan di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan gedung DPRD Kaltim. Berdasarkan informasi yang beredar dari sejumlah media lokal, ribuan massa telah menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan, dengan jumlah peserta yang diklaim telah mencapai lebih dari 4.000 orang dan berpotensi terus bertambah.

Koalisi massa aksi terdiri dari puluhan organisasi, mulai dari kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga elemen sipil lainnya. Mereka mengusung sejumlah tuntutan yang dinilai krusial, di antaranya kritik terhadap dugaan praktik nepotisme dan dinasti politik, evaluasi kebijakan pemerintah daerah, hingga persoalan ketimpangan pembangunan dan isu lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertambangan.

Baca juga  Kembangkan Kualitas SDM Atlet di Kaltim, Rasman Dorong Swasta Turut Andil Dalam Menggelar Event Olahraga

Tak hanya itu, dalam sejumlah seruan yang beredar di media sosial, muncul pula tuntutan tegas berupa desakan agar Gubernur Kalimantan Timur dicopot dari jabatannya. Narasi tersebut memperlihatkan meningkatnya tensi politik di daerah yang kini menjadi sorotan nasional, terutama karena perannya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meski demikian, hingga saat ini aparat kepolisian menyatakan belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait rencana aksi tersebut. Hal ini menandakan bahwa secara administratif, demonstrasi tersebut masih berada dalam tahap rencana dan konsolidasi.

Baca juga  Tak Hadir di Musrenbang Kelurahan Tim Delegasi Satimpo Minta Walikota Evaluasi Kinerja OPD Bontang

Pihak kepolisian mengimbau agar setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum tetap mengikuti prosedur yang berlaku serta menjaga kondusivitas daerah. Sementara itu, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait isu demonstrasi yang mulai ramai diperbincangkan publik.

Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat besarnya potensi massa yang akan terlibat serta sensitifnya isu yang diangkat. Jika benar terlaksana, aksi 21 April mendatang berpotensi menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menjadi ujian stabilitas politik daerah di tengah dinamika pembangunan dan transisi menuju Ibu Kota Nusantara. (bai)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Banyak Kasus Bunuh Diri Lompat dari Jembatan, DPRD Samarinda Bangun Pagar Upaya Pencegahan

Advertorial

Komisi II DPRD Samarinda Kritisi Pembangunan Pasar Pagi Gedung Mewah Tapi Sepi Pembeli

Advertorial

DPRD Samarinda Ingin Tambahkan Anggaran Dinsos hingga Minta Data DTKS Diperbaharui

Advertorial

Ketua DPRD Samarinda Dorong Event Job Fair Terus Digerlar, Upaya Jembatani Perusahaan dan Pebcari Kerja hingga Tekan Angka Pengangguran

Advertorial

DPRD Samarinda Minta Satpol PP dan Dinsos Kolaborasi Tindak Gepeng dan Anjal yang Kerap Nongkrong di Lampu Merah Perkotaan

Advertorial

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Minta Nakes Bermasalah di RSUD AI Moeis Dievaluasi

Advertorial

Ketua DPRD Samarinda Apresiasi Perumda Tirta Kencana Hasilkan Produk AMKD Samaqua, Dinilai Peluang Ekonomi Baru di Kota Tepian

Advertorial

Komisi IV DPRD Samarinda Minta Mata Rantai Anjal Gepe Diputus, Bukan Sekadar Dibina