Bentangkaltim.com, Samarinda- Belakangan ini berbagai platform media sosial (medsos) dihebokan dengan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) perawat maupun dokter melakukan tindakan yang tidak mencerminkan sebagai pelayan kesehatan.
Pasalnya di medsos sejumlah nakes tersebut ikut berkomentar ketika seorang pasien mengeluhkan tindakan pelayanan kesehatan di rumah sakit dinilai lamban hingga berujung pasien tersebut meninggal dunia.
Sejumlah nakes tersebut turut berkomentar di medsos menghujat keluarga pasien yang membagikan kisahnya di medsos tersebut.
Hal itu pun menuai reaksi dari netizen turut menyayangkan sebagai seorang nakes dipertanyakan etika komunikasi dan pelayanan di rumah sakti tersebut.
Di Kota Samarinda pun turut jadi perhatian, sebab seorang nakes dokter di RSUD AI Moeis pun berkomentar di medsos menghujat pasien berujung meminta maaf melalui akun media sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahrony Pasie pun turut menyayangkan etika komunikasi dari seorang nakes.
Novan mengatakan profesi dokter maupun tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral yang melekat, termasuk saat menyampaikan pendapat di ruang publik dan media sosial. Menurutnya, sikap maupun ucapan tenaga kesehatan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Sebagai seorang dokter ataupun perawat, statusnya itu tetap melekat di masyarakat sebagai seorang tenaga kesehatan. Jadi jangan berpikir karena di luar jam kerja lalu tidak berkaitan dengan profesinya. Kami menyayangkan tindakan yang tidak tercermin seorang tenaga kesehatan,” ujarnya, Kamis (6/8/2026).
Politisi Golkar ini mendorong agar manajemen RSUD IA Moeis yang menjatuhkan sanksi kepada tenaga kesehatan yang dianggap melanggar etika sebagai seorang nakes.
Selain itu, dia menegaskan evaluasi tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi, melainkan juga menyasar pola komunikasi antara petugas, pasien, dan keluarga pasien.
“Seharusnya setiap kendala pelayanan, termasuk keterbatasan ruang perawatan, harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu kesalahpahaman. Kami minta agar ini dievaluasi total,” ungkap Novan.
(ard/lal/adv)
