Bentangkaltim.com, Samarinda – Upaya Pemkot Samarinda, dalam meningkatkan keselamatan pejalan kaki melalui penggantian Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan sistem Pedestrian Light Controlled Crossing (Pelican Crossing) dinilai belum berjalan optimal.
Kendala utama yang dihadapi bukan terletak pada fasilitas, melainkan pada tingkat kedisiplinan masyarakat yang masih rendah.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti bahwa banyak pengguna jalan, khususnya pengendara kendaraan bermotor, belum memahami atau bahkan mengabaikan fungsi pelican crossing.
Akibatnya, meskipun lampu penyeberangan telah menunjukkan tanda berhenti, masih banyak kendaraan yang tetap melaju tanpa mengindahkan aturan.
Menurut Deni, kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi sistem penyeberangan dari JPO ke pelican crossing belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.
Padahal, fasilitas tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
“Permasalahan utamanya bukan pada fasilitas yang tersedia, melainkan pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Pelican crossing ini belum dipahami secara menyeluruh, sehingga kerap diabaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan kebijakan penggantian JPO merupakan bagian dari upaya penataan sistem lalu lintas yang lebih modern, aman, dan inklusif.
Namun, tanpa dukungan perilaku disiplin dari masyarakat, keberadaan fasilitas tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap keselamatan pengguna jalan.
Lebih lanjut, Deni menekankan perlunya regulasi yang tegas guna memastikan efektivitas penerapan sistem ini.
Deni menilai pendekatan berupa imbauan saja tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Kita membutuhkan aturan yang jelas dan mengikat agar masyarakat benar-benar patuh. Tidak bisa hanya mengandalkan imbauan tanpa adanya sanksi yang tegas,” tegasnya.
Dia juga menyoroti bahwa rendahnya kesadaran masyarakat bukanlah persoalan baru.
Dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan sampah rumah tangga, masih banyak ditemukan ketidakpatuhan yang mencerminkan perlunya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.
Selain itu, Deni mengingatkan bahwa masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, termasuk yang berujung pada korban jiwa, menjadi bukti bahwa budaya tertib berlalu lintas belum tertanam kuat di tengah masyarakat.
“Keselamatan di jalan sangat bergantung pada kedisiplinan. Kita harus ingat bahwa kita berbagi ruang dengan pengguna lain. Kelalaian satu orang saja bisa membahayakan banyak pihak,” katanya.
Komisi III DPRD Samarinda juga menyatakan dukungannya terhadap rencana penghapusan sejumlah JPO lama yang dinilai sudah tidak layak serta berpotensi membahayakan pengguna.
Sebagai alternatif, pelican crossing dianggap lebih aman, mudah diakses, dan telah banyak diterapkan di berbagai kota besar.
Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa keberhasilan sistem tersebut tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat sebagai pengguna jalan.
“Ini bukan sekadar persoalan fasilitas, melainkan bagaimana kita membangun budaya disiplin dalam berlalu lintas. Tanpa itu, risiko kecelakaan akan tetap tinggi,” pungkasnya.
