Home / Advertorial / Kaltim

Sabtu, 2 Mei 2026 - 08:23 WIB

DPRD Samarinda Soroti Kenaikan Pajak PBB Tahun 2025, Pemkot Minim Lakukan Sosialisasi

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Achmad Sukamto. (Bentangkaltim.com/ist).

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Achmad Sukamto. (Bentangkaltim.com/ist).

Bentangkaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) anggaran tahun 2025 DPRD Kota Samarinda, Achmad Sukamto menyoroti keluhan warga Kota Samarinda yang mempertanyakan kenaikan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mereka pada tahun 2025.

Kenaikan PBB tersebut setelah dikonfirmasi memang benar adanya sebesar 5 persen pada tahun 2025. Namun yang perlu dipahami masyarakat, kenaikan tersebut bukan hanya soal tarif, melainkan juga karena adanya perubahan mendasar pada objek yang dikenakan pajak.

“Kami konfirmasi instansi terkait memang ada naik, kata mereka ada beberapa perubahan hal yang mendasar sehingga ditetapkan tarif naik,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa selama ini banyak warga yang tidak menyadari adanya perubahan regulasi terkait objek PBB, sehingga lonjakan tagihan terasa mengejutkan dan memicu pertanyaan di berbagai lapisan masyarakat, pihaknya juga telah mendapatkan penjelasan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda.

Baca juga  DPRD Bontang Ingatkan Pemkot Jangan Gegabah Serahkan Pengelolaan Beras Basah ke Investor

“Ternyata sekarang objek pajak itu dihitung dari bangunan dan tanah. Kalau dulu itu dari bangunan saja. Nah itu yang masyarakat harus jelas juga,” jelas Achmad Sukamto.

Perubahan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam pengelolaan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Dengan kewenangan tersebut, pemerintah kota memiliki ruang untuk menyesuaikan tarif dan objek pajak sesuai kondisi daerah.

“Perubahan objek pajak dari hanya bangunan menjadi bangunan dan tanah secara bersamaan inilah yang membuat tagihan PBB warga terasa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, beban bagi masyarakat juga,” sebutnya.

Baca juga  Dinas Perdagangan Samarinda Diminta Gandeng Perbankan Perkuat Modal Usaha UMKM

Achmad Sukamto menilai Bapenda Kota Samarinda perlu lebih aktif mengedukasi masyarakat terkait perubahan kebijakan PBB ini. Sosialisasi yang minim membuat banyak warga tidak memahami mengapa tagihan mereka tiba-tiba melonjak, sehingga muncul persepsi negatif seolah-olah pemerintah menaikkan pajak secara semena-mena. Padahal perubahan ini memiliki dasar hukum yang jelas dan sudah berlaku secara nasional.

Ia mendorong Bapenda untuk turun langsung ke kelurahan-kelurahan dan memanfaatkan berbagai platform informasi publik untuk menjelaskan perubahan mekanisme penghitungan PBB tersebut kepada masyarakat.

“Dengan begitu, warga bisa memahami dan tidak merasa dirugikan oleh kebijakan yang sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang sah. Pansus LKPj akan mencantumkan rekomendasi sosialisasi PBB ini sebagai bagian dari catatan evaluasi dalam laporan akhir pembahasan LKPj tahun anggaran 2025,” tutupnya. (rya/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Tangkap Peluang Pasar Kaltim, Distan Kubar Pacu Kemandirian Produksi Daging dan Telur

Advertorial

Produk Olahan UMKM Kubar Pikat Staf Ahli Gubernur di Bulan Bakti PKH Kaltim ke-190

Advertorial

Jelang Musim Hujan, Dinkes Kubar Ingatkan Warga Waspadai Wadah Penampungan Air dari Sarang Nyamuk DBD

Advertorial

Kucurkan Rp 1,99 Miliar dari APBD 2026, Dispar Kubar Kebut Penataan Jantur Geronggong Demi Dongkrak Ekonomi Warga

Advertorial

Pemkab Kutai Barat Dorong Generasi Muda Kembangkan Pangan Lokal, 380 Pelajar Ikuti Kemah Pemuda Budaya 2026

Advertorial

Pembagian Opsen Samarinda Terancam Menyusut, Viktor Yuan Desak Kejelasan Mekanisme dari Pemprov Kaltim

Advertorial

Arbain Soroti Status PSU dan RDTR pada Polemik Jalan Tembusan Pasar Pagi

Advertorial

Potensi Opsen Pajak Rp209 Miliar Raib Picu Alarm Fiskal, Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim Usul Bentuk Pansus