Bentangkaltim.com Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PDI Perjuangan, Anhar, menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Tepian.
Hal itu diungkapkan Anhar bahwa bukan persoalan lapangan kerja sempit, melainkan struktur APBD yang tidak berpihak pada sektor terutama UMKM.
“APBD hampir 5 triliun, pertumbuhan ekonomi hanya di angka 7-8 persen, tapi pengangguran terbuka itu tinggi. Karena sektor-sektornya itu didominasi pertambangan dan perkebunan,” sebut Anhar.
Menurutnya, persoalan mendasar ada pada dominasi sektor padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Ia mengibaratkan proyek infrastruktur seperti jembatan dan terowongan sebagai lapangan kerja musiman, di mana
begitu proyek selesai, pengangguran kembali melonjak.
“Mayoritas pekerja di proyek-proyek tersebut berasal dari luar daerah, sehingga uang tidak berputar secara maksimal di Samarinda,” pungkasnya.
Ia membandingkan kondisi Samarinda dengan Balikpapan yang memiliki APBD lebih kecil, yakni sekitar Rp3,7 triliun, namun pendapatan per kapita masyarakatnya jauh lebih tinggi mencapai Rp16–18 juta per bulan.
“Sementara Samarinda dengan APBD hampir Rp5 triliun, pendapatan per kapita masyarakatnya hanya berkisar Rp6–7 juta per bulan,” ujarnya.
Politisi PDIP ini mendorong agar porsi APBD yang signifikan diarahkan langsung ke sektor UMKM. Ia menyebut, dalam setiap kegiatan pemerintahan, produk dan jasa lokal harus diwajibkan, mulai dari katering, tekstil, hingga konstruksi kecil. Menurutnya, pendekatan klasterisasi ekonomi per kelurahan perlu diterapkan, misalnya satu kelurahan difokuskan pada kuliner, kelurahan lain pada kain tenun, dan seterusnya.
“APBD itu harus berpihak kepada UMKM kita. Setiap ada kegiatan harus mengutamakan produk-produk lokal kita. Kalau program itu tidak terukur, tidak ada output yang jelas sebelum dan sesudahnya, ya hanya gugur kewajiban penyerapan anggaran saja,” katanya.
Anhar juga mendorong adanya link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ia menyarankan SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK) membuat MoU langsung dengan perusahaan-perusahaan, sehingga lulusan bisa langsung terserap.
“Kami dari Fraksi PDIP sering menegaskan dalam pembahasan APBD ke depan, dan tidak akan segan menolak pengesahan jika belanja modal di bawah 25 persen serta tidak ada program penciptaan lapangan kerja yang terukur,” ungkapnya.
(rya/adv)
