Nusantara, – Jagat media sosial tengah diramaikan dengan polemik film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Film ini menjadi sorotan publik setelah sejumlah agenda nonton bareng atau nobar di beberapa daerah dilaporkan dibubarkan aparat dan pihak kampus. Peristiwa tersebut langsung memicu perdebatan luas tentang kebebasan berekspresi, kritik sosial, hingga batas sensitivitas publik terhadap sebuah karya film.
Film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu merupakan dokumenter investigatif berdurasi sekitar 95 menit yang menyoroti konflik lahan, proyek strategis nasional, serta kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan. Fokus cerita berada di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, dengan menampilkan dinamika masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut terdampak ekspansi perkebunan serta proyek food estate berskala besar.
Judul “Pesta Babi” sendiri ternyata bukan sekadar sensasi. Film tersebut mengambil inspirasi dari tradisi adat masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, sebuah ritual budaya yang menjadikan babi sebagai simbol sosial dan identitas masyarakat adat. Dalam film itu, istilah “Pesta Babi” digunakan sebagai metafora tentang ancaman terhadap hutan dan ruang hidup masyarakat Papua akibat pembangunan besar-besaran.
Namun, muatan kritik yang cukup tajam membuat film ini menuai kontroversi. Dokumenter tersebut menyinggung isu kolonialisme modern, eksploitasi sumber daya alam, hingga dugaan keterlibatan aparat dalam pengamanan proyek investasi. Narasi itulah yang kemudian dianggap sebagian pihak terlalu provokatif dan berpotensi memicu keresahan publik.
Kontroversi semakin memanas ketika sejumlah acara nobar dihentikan. Di Mataram, pemutaran film di beberapa kampus disebut dibubarkan demi menjaga kondusivitas. Sementara di Ternate, aparat TNI juga menghentikan kegiatan nobar dengan alasan menjaga keamanan dan mencegah potensi polemik di masyarakat.
Meski demikian, tidak sedikit kalangan aktivis, mahasiswa, hingga pegiat HAM yang justru mendukung pemutaran film tersebut. Mereka menilai Pesta Babi merupakan bentuk kritik sosial dan media advokasi untuk menyuarakan persoalan masyarakat adat Papua yang selama ini jarang mendapat perhatian luas.
Hingga kini, polemik film Pesta Babi masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagian masyarakat mendukung langkah pembubaran demi menjaga stabilitas, sementara lainnya menilai tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan berkarya dan ruang diskusi publik di Indonesia. (bai)
