Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bontang menilai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tren positif. Selain berhasil menjaga stabilitas keuangan daerah, pemerintah juga dinilai mampu mengoptimalkan pendapatan serta menjaga kualitas pengelolaan anggaran.
Penilaian tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Bontang, Rustam, dalam rapat kerja penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026).
Dalam pemaparannya, Rustam menyebut laporan pertanggungjawaban APBD merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap angka dalam laporan keuangan harus menjadi bahan evaluasi bersama.
Fraksi Golkar mencatat realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 mencapai Rp2,84 triliun atau sekitar 98,49 persen dari target Rp2,89 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target dengan realisasi lebih dari Rp400 miliar atau sekitar 104 persen.
Menurut Rustam, keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah berjalan cukup optimal. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sektor seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya.
“Capaian PAD yang melampaui target menjadi indikator positif dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Dari sisi belanja daerah, realisasi mencapai Rp2,95 triliun atau sekitar 93 persen dari total anggaran Rp3,17 triliun. Serapan tersebut dinilai menunjukkan berbagai program dan kegiatan pembangunan telah berjalan dengan baik selama tahun anggaran 2025.
Golkar juga menilai keberhasilan Pemerintah Kota Bontang mempertahankan opini WTP dari BPK menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prestasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
Selain aspek keuangan, Rustam menyoroti capaian pembangunan sosial yang ditunjukkan melalui penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Menurutnya, indikator tersebut menjadi gambaran bahwa manfaat pembangunan mulai dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Golkar tetap mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan pada tahun 2026. Fokus pembangunan diharapkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.
“Kami berharap setiap kebijakan dan program pembangunan ke depan semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Bontang,” kata Rustam.
Fraksi Golkar menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengawasan terhadap efektivitas penggunaan anggaran tetap harus diperkuat agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat maksimal bagi warga Bontang.(asr/adv DPRD Bontang)
