Bentangkaltim.com, Bontang – Selain menyoroti aspek keselamatan, Komisi C DPRD Bontang juga mengkritik metode pelaksanaan proyek pembangunan jaringan gas (jargas) yang dinilai kurang efektif. Kontraktor dianggap membuka terlalu banyak titik galian dalam waktu bersamaan sehingga penyelesaiannya menjadi lambat. Tanpa segera melakukan pengujian di titik galian yang sudah tersambung dengan jaringan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan pekerjaan jaringan gas seharusnya diselesaikan secara bertahap pada setiap segmen sebelum beralih ke lokasi berikutnya.
Politikus Partai NasDem itu menilai pola pengerjaan yang diterapkan saat ini menyebabkan banyak lubang galian dibiarkan terbuka dalam waktu lama sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
“Yang kami lihat, hampir semua titik galian belum selesai seratus persen. Ada yang tertutup karena hujan membawa material, bahkan ada yang ditutup sendiri oleh warga. Itu bukan hasil pekerjaan kontraktor,” ujarnya, Rabu (22/7).
Menurutnya, setelah pemasangan pipa selesai pada satu ruas jalan, kontraktor semestinya langsung melakukan pengujian tekanan untuk memastikan tidak ada kebocoran. Setelah hasil pengujian dinyatakan aman, barulah lubang ditutup kembali.
Dengan metode tersebut, masyarakat tidak perlu menunggu seluruh jaringan selesai dipasang sebelum kondisi jalan kembali normal. “Jangan seluruh kota digali dulu baru nanti dites sekaligus. Kerjakan satu segmen, lakukan pengujian, setelah itu langsung ditutup. Cara seperti itu jauh lebih aman bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia mengaku memahami mekanisme pekerjaan jaringan gas karena pernah mendampingi proyek serupa di Kota Bontang. Berdasarkan pengalaman tersebut, pekerjaan bertahap justru lebih mudah diawasi sekaligus mempermudah kontraktor apabila ditemukan kebocoran pada saat pengujian.
Sahib menilai pola kerja saat ini justru memperpanjang gangguan terhadap masyarakat. Selain menghambat arus lalu lintas, lubang galian yang dibiarkan terbuka juga meningkatkan potensi kecelakaan.
Karena itu, Komisi C DPRD Bontang telah mengusulkan pemanggilan kontraktor melalui Badan Musyawarah (Bamus) untuk meminta penjelasan mengenai metode pelaksanaan proyek sekaligus mengevaluasi progres pekerjaan di lapangan.
“Kami ingin kontraktor mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana proyek ini segera diselesaikan tanpa terus menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” tegasnya. (Asr/ADV DPRD Bontang)
