Bentangkaltim.com, Samarinda – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Samarinda menyoroti sejumlah tantangan pembangunan Kota Samarinda, termasuk dampak sosial ekonomi dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, Rabu (29/07/2026).
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, H. Viktor Yuan, saat membacakan pandangan akhir Fraksi Demokrat, mengapresiasi capaian pembangunan Kota Samarinda sepanjang 2025, termasuk tren positif pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,45 persen, penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,31 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 83,53 yang masuk kategori sangat tinggi.
“Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi keberhasilan pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan, namun pekerjaan belum selesai. Harus tetap dilakukan evaluasi dan perbaikan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” ujar Viktor Yuan.
Fraksi ini meminta Pemerintah Kota Samarinda mengantisipasi dampak tingginya laju urbanisasi akibat keberadaan IKN, termasuk menyiapkan kebutuhan pangan, hunian, air bersih, listrik, serta sarana layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Di bidang pendidikan, Viktor Yuan menyoroti belum meratanya kualitas pendidikan antara sekolah di dalam kota dan daerah pinggiran, yang menurutnya turut memicu sejumlah permasalahan saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Fraksi ini mendorong pemberian beasiswa atau subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta.
“Kami mendorong penguatan layanan pendidikan inklusif di satuan pendidikan dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah,” katanya menambahkan.
Fraksi Demokrat turut meminta Pemkot Samarinda mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai rujukan pelayanan kesehatan optimal, disertai edukasi pencegahan penyakit kepada masyarakat. Selain itu, fraksi ini mendorong pengembangan perpustakaan sekolah sesuai standar nasional serta penguatan sektor pariwisata dan budaya di sejumlah kelurahan dan kecamatan.
Dengan seluruh catatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
