Bentangkaltim.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mengaku telah beberapa kali mengusulkan pengadaan transportasi massal kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Usulan ini muncul seiring makin padatnya jumlah kendaraan pribadi di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe, mengatakan usulan itu lahir dari hasil studi banding yang dilakukan dewan ke sejumlah kota lain yang telah menerapkan sistem transportasi massal, seperti Balikpapan, Banjarmasin, dan Batam.
“Kita sudah beberapa kali kita studi banding, termasuk Balikpapan, Banjarmasin, dan Batam juga, dan kita sudah usulkan itu supaya ada transportasi massal,” ujar Elnatan.
Ia mencontohkan Banjarmasin sebagai salah satu daerah yang sistem transportasi massalnya kini telah berjalan lancar. Menurutnya, program tersebut bahkan sempat mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada tahap awal penerapannya sebelum akhirnya mandiri.
Saat disinggung mengenai kabar rencana pencanangan transportasi massal Samarinda pada 2027, Elnatan mengaku belum bisa memastikan kelanjutan program tersebut karena masih menunggu pembahasan anggaran.
“Kita belum tahu untuk anggaran 2027 ini, karena masih sementara pembahasan di Banggar,” katanya.
Kendati demikian, ia berharap Samarinda dapat mempercepat realisasi transportasi massal dibandingkan daerah lain, mengingat kebutuhan mobilitas warga yang terus meningkat, khususnya di kawasan seberang atau Palaran.
“Kami berharap di sini harusnya lebih cepat dari tempat-tempat lain” ujarnya.
Ia menambahkan, rencana transportasi massal itu diharapkan dapat menjangkau kawasan padat penduduk termasuk wilayah seberang Sungai Mahakam, sehingga mobilitas warga tidak lagi bergantung penuh pada kendaraan pribadi.
Berdasarkan data yang pernah dipublikasikan sejumlah media lokal, jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda telah menembus lebih dari satu juta unit, sebuah kondisi yang mendorong urgensi hadirnya moda transportasi publik yang memadai.
DPRD Samarinda menyatakan akan terus mengawal usulan tersebut dalam pembahasan anggaran ke depan, agar rencana transportasi massal tidak berlarut-larut tanpa kejelasan.
(ard/lal/adv)
