Home / Advertorial / Kaltim

Kamis, 6 Agustus 2026 - 17:41 WIB

Komisi IV DPRD Samarinda Minta Mata Rantai Anjal Gepe Diputus, Bukan Sekadar Dibina

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie.

Bentangkaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti persoalan anak jalanan dan gelandangan pengemis (anjal gepe) yang terus berulang di Kota Samarinda meski razia sudah kerap dilakukan. Ia menilai penanganan yang ada saat ini belum menyentuh akar masalah.

Novan menjelaskan, proses penertiban yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial selama ini sudah sesuai prosedur operasional standar (SOP). Namun, penanganan hanya berhenti pada tahap pembinaan tanpa ada penindakan hukum.

“Yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial itu semua sesuai SOP. Mereka diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Bukan ditahan, namanya pembinaan, bukan ditahan,” kata Novan.

Ia menegaskan, yang perlu dibenahi bukan sekadar razia dan pembinaan berulang, melainkan pemutusan mata rantai yang menjadi modus di balik fenomena anjal gepe. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh dua organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga  Empat Kali Menghindar, DPRD Bontang Warning Pertamina Hadir Bahas Antrean Pertalite

“Sebenarnya yang perlu diberantas ini mata rantainya. Ini bukan hanya melibatkan dua OPD tersebut, tapi semua pihak, termasuk Forkopimda,” ujarnya.

Novan menambahkan, Peraturan Daerah terkait perlindungan anak sebenarnya sudah memuat sanksi pidana bagi pihak yang mengeksploitasi anak di jalanan. Namun, penegakan hukum terhadap aturan tersebut selama ini dinilai belum berjalan maksimal.

Ia juga menyoroti potensi tindak pidana lain di balik fenomena ini, seperti dugaan eksploitasi anak di bawah umur untuk dipekerjakan di jalanan, yang menurutnya perlu ditelusuri lebih jauh oleh aparat penegak hukum.

Baca juga  Membentuk Jiwa Bisnis Pada Atlet Melalui Program Pelatihan Kewirausahaan

“Ada enggak misalnya perdagangan, mau mempekerjakan anak di bawah umur? Itu kan juga potensi pidana. Nah, ini harusnya dijalankan, bukan hanya tangkap, amankan, bina, amankan, bina,” katanya.

Novan mengibaratkan penanganan yang hanya berulang pada tahap pengamanan dan pembinaan sebagai upaya pengobatan tanpa solusi tuntas. Ia berharap seluruh pihak terkait dapat duduk bersama merumuskan langkah penegakan hukum yang lebih tegas.

Komisi IV DPRD Samarinda menegaskan akan terus mendorong sinergi lintas lembaga agar persoalan anak jalanan dan gelandangan pengemis di Samarinda dapat ditangani secara menyeluruh, bukan sekadar simbolis.

(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Komisi II DPRD Samarinda Dorong Perluasan Pemasaran Samaqua

Advertorial

Pastikan Tepat Sasaran, DPRD Samarinda Dorong Evaluasi KDKMP di Wilayah Perkotaan

Advertorial

DPRD Samarinda dan Perumda Varia Niaga Rumuskan Solusi Terkait Aktivitas UMKM di Teras Samarinda

Advertorial

Menjaga Stabilitas dari Akar Rumput, Kunci Sukses Kampung Lewat Sinergi Petinggi dan BPK di Kubar.

Advertorial

Tiga Pilar Utama Tata Kelola Desa: Pemkab Kubar Tancap Gas Perkuat Akuntabilitas dan Harmonisasi Petinggi–BPK

Advertorial

Menyalakan Asa Menuju PORNAS Lampung, Kontingen KORPRI Kubar Sukses Kunci Papan Atas di PORPROV Kaltim 2026

Advertorial

Menenun Asa Generasi Muda: Festival Sarut Damai V Perkuat Identitas Kultural Kutai Barat.

Advertorial

Bapemperda DPRD Samarinda Bahas APBD 2027, Diproyeksi Lebih dari Rp3 Triliun