BENTANG KALTIM, SAMARINDA – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kalimantan Timur menyatakan kekecewaannya terhadap tanggapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat menemui massa aksi di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (21/10/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah aksi yang mengangkat evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi itu, GERAM menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan lingkungan, pelayanan publik, hingga kebijakan pemerintah.
Koordinator lapangan GERAM, Angga Wato, menilai sebagian besar jawaban yang disampaikan gubernur belum menyentuh inti persoalan yang diprotes massa. Menurutnya, respons yang diberikan masih bersifat normatif dan belum menunjukkan langkah penyelesaian yang jelas.
Angga menyebut hanya satu tanggapan yang dianggap konkret oleh massa, yakni keputusan terkait pencopotan ajudan gubernur yang sebelumnya menjadi sorotan karena sikapnya terhadap demonstran.
“Jawaban-jawaban yang diberikan itu jawaban normatif semua. Cuma satu aja jawabannya konkret, terkait ajudan yang arogan kemarin dipecat,” ujar Angga seusai aksi.
BBM dan Pemadaman Listrik Jadi Sorotan
Persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergilir menjadi dua isu yang paling disoroti GERAM. Massa menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai penyebab persoalan tersebut serta langkah nyata pemerintah untuk mengatasinya.
Angga mempertanyakan dasar data yang digunakan gubernur dalam memberikan penjelasan terkait kondisi BBM dan kelistrikan di Kalimantan Timur.
Menurutnya, persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat itu tidak cukup dijawab melalui penjelasan umum. Pemerintah dinilai perlu menyampaikan langkah konkret agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai penanganannya.
Kekecewaan juga disampaikan terhadap respons gubernur mengenai program Gratispol, salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim. Angga menilai jawaban yang diterima massa belum memberikan kejelasan atas tuntutan evaluasi program tersebut.
GERAM Siapkan Konsolidasi Lanjutan
Dalam aksi tersebut, GERAM membawa tujuh tuntutan yang mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penindakan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan, persoalan reklamasi pascatambang, kelangkaan BBM, pemadaman listrik bergilir, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta evaluasi program Gratispol.
GERAM menginginkan pemerintah daerah mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk meneruskan persoalan yang membutuhkan kewenangan pemerintah pusat.
Usai aksi, GERAM berencana melakukan konsolidasi bersama seluruh elemen aliansi untuk mengevaluasi hasil pertemuan dan menentukan langkah berikutnya.
Angga mengatakan aksi lanjutan berpeluang digelar apabila pemerintah tidak menunjukkan tindak lanjut terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
Bagi GERAM, penyampaian aspirasi tidak berhenti pada pertemuan dengan kepala daerah. Massa menunggu langkah nyata pemerintah dalam merespons berbagai persoalan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat Kalimantan Timur. (bai)
