Bentangkaltim.com, Samarinda— Batasan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan yang berada di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kerap menjadi kendala birokrasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial bagi pekerja di Kota Samarinda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong penyelesaian konflik ketenagakerjaan melalui jalur musyawarah mufakat demi melindungi hak para buruh.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, membeberkan bahwa ketika terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang berujung pada gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), pihak buruh kerap berada pada posisi yang paling dirugikan.
“Kalau tidak terjadi kesepakatan, langkah akhirnya memang ke PHI. Namun saya selalu menyarankan jangan sampai ke sana,” ujar Novan.
Novan menjelaskan, keterbatasan utama DPRD maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terletak pada regulasi pembagian kewenangan. Meski perusahaan-perusahaan berdomisili dan beroperasi secara penuh di wilayah hukum Kota Samarinda, fungsi pengawasan ketenagakerjaan berada di bawah domain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim.
Kondisi tersebut menurut Novan sering kali memicu kelambatan dalam penyelesaian aduan masyarakat yang masuk ke DPRD Kota Samarinda.
“Hal inilah yang sering kali melambatkan birokrasi penyelesaian di lapangan,” terangnya.
Guna memitigasi potensi sengketa, Komisi IV DPRD Samarinda terus mengimbau seluruh pengusaha yang beroperasi di wilayah Samarinda untuk mematuhi aturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk larangan tegas menahan ijazah milik pekerja.
Selain itu, Novan menyoroti banyaknya persoalan ketenagakerjaan yang mengalami kendala penyelesaian akibat perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya secara resmi ke dinas terkait.
DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani komunikasi antara pekerja dan pengusaha demi menjaga iklim investasi daerah yang kondusif tanpa mengabaikan hak-hak dasar tenaga kerja.
“Itu yang harapan saya benar-benar mengikutilah peraturan pemerintah,” pungkasnya.
(ard/lal/adv)










