Bentangkaltim.com, Samarinda – Rencana pengoperasian angkutan umum dengan skema Buy The Service (BTS) di Kota Samarinda mulai memasuki tahap persiapan.
Berdasarkan informasi yang beredar bahwa layanan bus umum telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Perhubungan yang bakal direalisasikan melalui dukungan anggaran APBN 2027.
Apabila bus umum ini direalisasikan tentu pemerintah tengah berupaya untuk memenuhi layanan transporasi massal ke masyarakat, sehingga pemerintah daerah pin perlu memastikan kesiapan koridor, armada hingga fasilitas pendukung layanan.
Sebab itu, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kondisi dan lebar jalan tidak harus menjadi kendala dalam penerapan BTS. Menurutnya, ukuran armada dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing ruas jalan dan kebutuhan layanan.
“Artinya baik dari luasan maupun lebar jalannya, saya kira tidak ada masalah,” ujarnya.
Dijelaskan Deni bahwa penggunaan armada tidak harus seragam di setiap koridor. Ruas jalan tertentu dapat dilayani bus berukuran sedang apabila armada berkapasitas besar dinilai kurang sesuai.
Dengan skema tersebut, Deni menilai penerapan BTS dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah dapat memulai layanan pada satu atau dua koridor sebagai percontohan, kemudian melakukan evaluasi sebelum memperluas jaringan ke kawasan lainnya.
Selain penyesuaian armada dan rute, Deni menilai fasilitas pendukung juga perlu dipersiapkan sebelum layanan beroperasi. Di antaranya halte serta titik pemberhentian atau bus stop untuk menunjang akses penumpang.
“Itu nanti yang akan diadakan oleh Dishub untuk melengkapi fasilitas transportasi massal ini,” ucap Denj.
Menurut Politisi Gerindra ini, kehadiran transportasi massal juga diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Peralihan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus menekan kebutuhan parkir di badan jalan.
Dirinya berharap Pemkot Samarinda segera memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar program BTS dapat direalisasikan pada 2027.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Wali Kota (Andi Harun) bisa hadir dan bertemu langsung dengan Kemenhub untuk mewujudkan transportasi massal,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan Samarinda mendapat dukungan Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan angkutan umum dengan skema pembelian layanan menggunakan APBN 2027.
Program tersebut direncanakan memperoleh stimulus pembiayaan dari APBN selama tiga tahun. Setelah masa stimulus berakhir, pembiayaan layanan akan menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda.
Dishub menyiapkan rencana tujuh trayek utama dan enam trayek feeder. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan kajian untuk menentukan trayek yang dinilai potensial menjadi prioritas.
Samarinda Seberang dan Palaran disebut menjadi salah satu kawasan yang banyak mendapat permintaan masyarakat. Sementara Teras Samarinda II diproyeksikan menjadi salah satu titik pemberangkatan. (ard/lal/adv)
