Home / Advertorial / Kaltim

Rabu, 18 November 2026 - 13:02 WIB

Komisi II DPRD Samarinda Imbau Pengawasan BUMD Diperketat

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan. (Bentangkaltim.com/ist).

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan. (Bentangkaltim.com/ist).

Bentangkaltim.com, Samarinda — Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyoroti sistem pengawasan dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyusul penetapan Direktur Perumda Varia Niaga sebagai tersangka dalam kasus jual beli batu bara oleh Polda Kalimantan Timur (Kaltim).

Kasus hukum tersebut dinilainya harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan daerah di Kota Samarinda.

Viktor menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang ditangani Polda Kaltim. Ia meminta pengusutan perkara berjalan secara transparan dan profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya keputusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Baca juga  DPRD Bontang Desak Retribusi Pasar Beralih ke Sistem Digital, Kebocoran PAD Dinilai Masih Terjadi

“Kita harus menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur. Kita mendukung pengusutan perkara secara transparan dan profesional,” kata Viktor.

Viktor Yuan mengingatkan seluruh pengelola BUMD agar lebih cermat dan berhati-hati saat menjalankan ekspansi usaha maupun menjalin kerja sama bisnis dengan pihak ketiga.

Menurutnya, BUMD tidak hanya dibentuk untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga wajib mematuhi regulasi dan hukum bisnis demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

Sebagai mitra pengawas, Viktor mengungkapkan bahwa tidak semua keputusan bisnis Perumda Varia Niaga dikomunikasikan secara rinci kepada DPRD. Oleh karena itu, ia mendesak agar peran Dewan Pengawas (Dewas) internal di setiap BUMD lebih dioptimalkan untuk menyaring dan menguji risiko dari setiap keputusan strategis perusahaan.

Baca juga  Pembentukan PPLM Dinilai Menjadi Strategi Pembinaan Atlet Muda Berkelanjutan

“Selain mendapatkan potensi PAD dan keuntungan, Perumda juga harus memperhatikan koridor-koridor hukum, terutama hukum bisnis,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemilik modal dapat menentukan langkah perbaikan kelembagaan setelah proses hukum selesai. Langkah pembenahan ini dinilai krusial agar BUMD kembali pada fungsi utamanya sebagai penopang ekonomi daerah.

Viktor menegaskan bahwa BUMD harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD, bukan menjadi sumber masalah yang merugikan keuangan daerah.

“Itu harapan kami ke depan,” tegas Viktor.
(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pemkab Kutai Barat Dorong Generasi Muda Kembangkan Pangan Lokal, 380 Pelajar Ikuti Kemah Pemuda Budaya 2026

Advertorial

Pembagian Opsen Samarinda Terancam Menyusut, Viktor Yuan Desak Kejelasan Mekanisme dari Pemprov Kaltim

Advertorial

Arbain Soroti Status PSU dan RDTR pada Polemik Jalan Tembusan Pasar Pagi

Advertorial

Potensi Opsen Pajak Rp209 Miliar Raib Picu Alarm Fiskal, Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim Usul Bentuk Pansus

Advertorial

Dari Keselamatan hingga Kesehatan Pekerja, Badak LNG Raih Empat Penghargaan K3

Advertorial

Soroti Persoalan Jalan Tembusan Pasar Pagi, Vananzda Ingatkan Pemerintah Jangan Klaim Persetujuan Warga Secara Sepihak

Advertorial

Cegah Sengketa Lahan dan Aset, DPRD Samarinda Wanti-wanti Pemkot dalam Penertiban Administrasi

Advertorial

Dampak Ekonomi Dinomorduakan, Komisi III DPRD Samarinda Minta Penataan Kawasan Pasar Pagi Dikaji Ulang