Bentangkaltim.com, Samarinda – Ancaman berkurangnya pendapatan keuangan daerah Kota Samarinda akibat kebijakan pembagian opsen pajak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp209 miliar memicu reaksi keras di kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Demokrat, Viktor Yuan, menegaskan pihaknya siap menempuh langkah politik hingga jalur hukum apabila hak keuangan daerah tersebut tidak direalisasikan.
Pernyataan tegas itu disampaikan menyusul digelarnya rapat koordinasi antara pimpinan beserta anggota DPRD Kota Samarinda dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Rapat strategis yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut membahas dampak serius dari potensi hilangnya dana ratusan miliar rupiah terhadap postur pembangunan kota.
Viktor Yuan mengatakan bahwa DPRD Kota Samarinda mempertanyakan secara mendasar mekanisme perhitungan yang digunakan oleh Pemprov Kaltim hingga terjadi pengurangan pendapatan bagi Kota Samarinda. Selain persoalan rumus perhitungan, ketidakjelasan waktu pencairan dana ke kas daerah Kota Samarinda dinilai menghambat kepastian perencanaan pembangunan.
“Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari provinsi, bagaimana mekanisme perhitungannya,” ujar Viktor Yuan.
Ia memaparkan bahwa DPRD Samarinda telah menyiapkan tahapan langkah strategis guna mengejar dana tersebut. Pada tahap awal, legislatif akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi intensif dengan jajaran Pemprov Kaltim. Namun, apabila jalur komunikasi tersebut menemui jalan buntu, DPRD siap menggunakan fungsi pengawasannya dengan memanggil pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Viktor menekankan bahwa target utama pembahasan ini adalah mengamankan penuh dana tersebut agar masuk sebagai pendapatan daerah Kota Samarinda. Ia menilai dana itu merupakan hak mutlak masyarakat Samarinda yang sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota provinsi.
“Targetnya memang kita harus mengejar bagaimana yang harusnya itu menjadi pendapatan kita, karena itu haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan kota. Itu harus dikejar,” tegasnya.
Lebih jauh, Viktor Yuan menyatakan kesiapan Fraksi Partai Demokrat untuk membawa persoalan ini ke level politik dan hukum yang lebih tinggi jika upaya persuasif maupun forum RDP tidak membuahkan hasil konkret.
Koordinasi dengan pengurus partai di tingkat provinsi hingga pusat akan dilakukan untuk mengkaji opsi gugatan hukum demi menyelamatkan hak fiskal Kota Samarinda.
“Saya bilang dari Fraksi Demokrat, kalau memang ini tidak berhasil, maka saya akan komunikasi dengan DPD atau DPP apakah kita akan melakukan gugatan atau langkah lainnya,” pungkas Viktor Yuan.
(ard/lal/adv)










