Home / Advertorial / Kaltim

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:53 WIB

Banyak Warga Ikut Terdampak Pembangunan Hotel di Kelurahan SPD, DPRD Samarinda Bakal Panggil Instansi Terkait

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata. (Bentangkaltim.com/ist).

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata. (Bentangkaltim.com/ist).

Bentangkaltim.com, Samarinda – Menyikapi keluhan warga akibat dampak pembangunan Hotel Courtyard by Marriott oleh PT KSA Realty Indonesia di Jalan KH Samanhudi, mendapatkan sorotan dari DPRD Kota Samarinda.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata bahwa menanggapi keluhan warga tersebut pihaknya mengagendakan pemanggilan resmi terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda serta pihak manajemen proyek guna memfasilitasi penanganan atas keluhan yang dirasakan warga sekitar.

Aktivitas pembangunan fisik hotel tersebut sempat dikeluhkan oleh warga di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Jamhari, Kelurahan Sungai Pinang Dalam (SPD).

Sejak Maret hingga September 2026, warga harus berhadapan dengan suara bising dari aktivitas paku bumi/pemancangan yang mengganggu waktu istirahat, serta retakan serius pada dinding dan keramik di sedikitnya 19 unit rumah warga di sekitar lokasi proyek.

Baca juga  Disdikbud Bontang Ikut Lomba GAGAS 2025, Dorong Pentingnya Tata Kelola Arsip

Aris menegaskan bahwa meski pengembang secara prinsip telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hal itu tidak menggugurkan kewajiban sosial dan tanggung jawab moral pengembang terhadap keselamatan dan kenyamanan lingkungan pemukiman warga di sekitarnya.

“Kalau bicara perizinan, sekilas itu sudah ada karena papan PBG-nya terpasang. Namun yang terpenting saat ini adalah dampaknya kepada masyarakat, dan itu yang wajib difasilitasi serta diselesaikan,” kata Aris.

Ia menuturkan bahwa lokasi pembangunan hotel tersebut berada di area bekas rawa dan jalur resapan air yang beberapa tahun lalu kerap terendam banjir. Dengan karakteristik tanah dasar sedemikian rupa, proses pemancangan paku bumi berpotensi kuat memicu getaran merusak terhadap bangunan rumah warga yang berada di sisi kanan, kiri, depan, maupun belakang area proyek.

Baca juga  Sekjen Makali Kumar Pimpin Musprov SMSI Kaltim 2025, Wiwid Mahendra Terpilih Jadi Ketua Periode 2025-2029 Tanpa Voting

Menurutnya, penanganan dampak lingkungan bangunan sekitar merupakan prosedur baku dalam standar pembangunan gedung bertingkat di kawasan perkotaan.

“Apalagi awalnya rumah warga tidak ada yang retak, lalu tiba-tiba saat aktivitas pembangunan berjalan terjadi retakan. Pihak pemilik proyek harus bertanggung jawab mengganti kerugian atau merehabilitasi rumah warga yang terdampak,” ujarnya.

Karena itu, Komisi I DPRD Samarinda akan memanggil DPMPTSP untuk mencermati dokumen perizinan proyek, sekaligus mendudukkan pihak PT KSA Realty Indonesia bersama perwakilan warga terdampak dalam forum RDP.

Langkah ini diambil agar pendataan kerusakan yang telah dilakukan segera berujung pada tindakan perbaikan nyata dan ganti rugi yang adil. (ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Bahas Sengketa Aset 10 Hektare Eks Lokalisasi Bayur

Advertorial

DPRD Samarinda Minta Kendaraan Bertonase Besar Patuhi Aturan Lalu Lintas

Advertorial

DPRD Samarinda Dorong Partisipasi Warga Tekan Banjir: Dari Biopori, Urban Farming, hingga Awasi Kontraktor Nakal

Advertorial

DPRD Samarinda Imbau Pemkot Perbaiki Fasilitas Penerangan di Ruang Publik

Advertorial

Pelaku Usaha Diimbau Rampungkan Izin Sebelum Beroperasi, Komisi I DPRD Samarinda Tekankan Kepatuhan Administrasi

Advertorial

DPRD Samarinda Soroti Batasan Wewenang Pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah, Imbau Perusahaan Taati Regulasi dan Larang Tahan Ijazah

Advertorial

DPRD Samarinda Sentil Skema Kompensasi PLN: Kerugian UMKM Tak Sebanding Nilai Ganti Rugi

Advertorial

DPRD Samarinda Gelar RDP Bahas Aduan Warga Keledang Mas Soal Pembangunan Samarinda Grand City