Bentangkaltim.com, Samarinda- Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mestinya nilai bantuan dinaikan di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpengaruh terhadap kenaikan harga materian bahan bangunan.
Hal itu diungkapkan Abdul Rohim juga telah disampaikan secara langsung ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda agar dilakukan peninjauan ulang terhadap besaran nilai bantuan tersebut.
Abdul Rohim menyebutkan bantuan RTLH bagi MBR saat ini sebesar Rp20 juta dinilai tidak lagi memadai di tengah kenaikan harga material bangunan dan upah tenaga kerja.
“Kalau angkanya masih di angka 20 juta, kami khawatir tidak cukup signifikan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni itu,” kata Abdul Rohim.
Di Samarinda, program RTLH dikenal dengan sebutan program Aladin, singkatan dari Perbaikan Atap, Lantai, dan Dinding. Program ini sudah berjalan selama beberapa tahun dan setiap tahun mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Samarinda. Bantuan yang diberikan bervariasi antara Rp20 juta hingga Rp50 juta, namun rata-rata penerima mendapat Rp20 juta yang sudah mencakup biaya material dan upah tukang.
Menurut Abdul Rohim, dengan nilai tersebut, perbaikan yang bisa dilakukan sangat terbatas. Tidak ada ketentuan batas luas bangunan yang menjadi objek perbaikan. Bantuan diberikan sesuai nilai yang ditetapkan, lalu langsung dikerjakan dengan anggaran tersebut. Dalam praktiknya, Rp20 juta hanya mampu menutupi perbaikan skala kecil.
“Itu paling cukup buat nambal-nambal, memperbaiki bagian-bagian minornya saja,” tegasnya.
Kondisi ini sejalan dengan data yang ada. Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), harga material bangunan secara nasional mengalami kenaikan rata-rata 20 hingga 40 persen sejak 2020. Harga semen, besi beton, dan kayu terus merangkak naik. Di Kalimantan Timur, lonjakan ini bahkan lebih terasa seiring masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mendorong permintaan material lokal dan tenaga kerja.
Upah tukang bangunan di Kaltim juga turut naik signifikan. Biaya jasa tukang harian kini berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per hari, tergantung jenis pekerjaan dan lokasi proyek. Dengan kisaran upah tersebut, anggaran Rp20 juta yang juga harus menanggung biaya material jelas tidak mencukupi untuk perbaikan yang menyeluruh.
DPRD Samarinda mendorong Dinas Perkim melakukan simulasi dan perhitungan ulang yang lebih realistis, mengacu pada kondisi harga pasar terkini. Berapa biaya minimal yang dibutuhkan agar sebuah rumah tidak layak huni bisa benar-benar berubah menjadi layak huni, itulah yang perlu dijawab secara konkret.
“Semua harus dikalkulasi ulang menyesuaikan harga pasar, sekiranya atapnya, lantainya, dindingnya, itu kira-kira berapa minimal yang harus diberikan. Kalau angka 20 juta itu, kami meyakini tidak cukup untuk memperbaiki,” ujar Abdul Rohim.
(ard/lal/adv)
