Bentangkaltim, Bontang – Ada aroma kekecewaan yang kental di Gedung DPRD Kota Bontang. Para wakil rakyat tak bisa menahan rasa geram mereka terhadap Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) yang dinilai abai dalam menjalankan prosedur pencairan dana hibah untuk organisasi olahraga di Kota Taman. Kelalaian ini bahkan bisa berujung pada batalnya pencairan dana pembinaan untuk KONI, KORMI, NPC, hingga Bapopsi pada tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, tak segan-segan melontarkan kritik tajam dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin malam (23/6/2025). Ia menyoroti Dispopar yang dipimpin Rafidah, karena gagal menjalankan tahapan administratif penting, terutama dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) tim verifikasi—sebuah langkah krusial yang seharusnya sudah dilakukan sejak tahun lalu.
“Prosedur ini sangat penting, tapi malah diabaikan. Padahal, DPRD sudah mengesahkan anggaran hibah dari 2024. Kalau sampai gagal cair, jangan salahkan dewan!” tegas Andi Faiz, dengan nada kecewa.
Ia menegaskan, DPRD sudah menjalankan tugasnya dalam penganggaran dan selalu mendukung kemajuan olahraga di Kota Taman. Kini, bola panas ada di tangan eksekutif, khususnya Dispopar, yang dinilai kurang cermat dalam menjalankan amanat peraturan.
Andi Faiz juga mengingatkan, jika dana hibah gagal disalurkan, para atlet yang selama ini berjuang mengharumkan nama Bontang di berbagai kejuaraan akan menjadi korban utama.
“Jangan sampai Bontang tercatat sebagai daerah yang absen mengirim atlet ke ajang seperti Porprov hanya gara-gara masalah administrasi. Ini bisa jadi catatan kelam dalam sejarah olahraga kita,” ujarnya.
Agar tak terjadi salah paham di masyarakat, Andi Faiz menegaskan bahwa DPRD tidak pernah menolak anggaran hibah. Justru, anggaran tersebut sudah disetujui secara resmi dalam sidang anggaran tahun lalu.
Di sisi lain, DPRD mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera mengambil langkah hukum demi menyelamatkan dana hibah. Termasuk, meminta pendapat hukum (legal opinion) dari aparat penegak hukum agar solusi yang diambil benar-benar sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Kami mendukung penuh penyelamatan dana hibah demi masa depan atlet dan nama baik Kota Bontang. Tapi, pejabat yang lalai harus diberi sanksi tegas,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Dengan mencuatnya persoalan ini, DPRD Bontang berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Penguatan koordinasi dan ketelitian administrasi di lingkungan OPD menjadi harga mati demi menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan program pembinaan olahraga di Kota Taman. (bai)
