Bentangkaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra mengaku pihaknya tidak mengetahui secara rinci soal sewa menyewa mobil dinas Wali Kota Samarinda, Andi Harun per bulannya mencapi 160 juta dengan total 3 tahun terakhir dengan estimasi senilai Rp7,3 miliar.
“Soalnya tidak ada tercatat dalam buku APBD 2023, sehingga tidak ada pembahasan,” tutur Samri.
Sewa mobil jenis Land Rover Defender ini juga menuai polemik dikalangan warga Kota Tepian, meskipun saat ini Andi Harun telah memutuskan mobil tersebut telah dikembalikan.
Samri menjelaskan bahwa APBD yang dibahas dan disahkan oleh DPRD hanya memuat angka-angka global per program dan kegiatan, tanpa merinci setiap item belanja. Rincian tersebut baru tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD, dokumen yang tidak masuk dalam kewenangan pembahasan di DPRD Samarinda.
“Karena saya menegaskan bahwa memang tidak ada anggaran yang dibahas secara spesifik di dewan,” tegasnya.
Politisi PKS ini mendorong agar setiap kebijakan Pemkot Samarinda harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dianggap prioritas, bukan kebijakan yang hanya memfasilitasi para pejabat.
“Saya orang pertama yang akan mengevaluasi itu,” tutur Samri.
Meski demikian, Samri menegaskan bahwa ketidaktahuan tersebut tidak berarti DPRD diam saja. Justru ketika mencuat informasi adanya belanja yang tidak wajar seperti sewa mobil Rp160 juta per bulan, DPRD memiliki mekanisme pemanggilan untuk mengevaluasi OPD yang bersangkutan.
Diamenyebut saat ini sudah ada rencana pemanggilan pihak Sekretariat Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, di mana rincian perencanaan anggaran akan dibuka dan ditelusuri lebih jauh.
“Kalau ada kemungkinan seperti ini, kita panggil. Kenapa bisa ini? Kita periksa, kita ikuti prosesnya. Apakah sudah sesuai aturan atau ada yang dilanggar. Kalau ada maladministrasi, nanti kelihatan di RKA-nya. Begitulah pengawasan kita di situ,” jelasnya.
Samri juga mengkritisi logika pengadaan kendaraan khusus tamu tersebut. Ia mempertanyakan apakah tamu pemerintah kota datang setiap hari sehingga perlu menyewa kendaraan secara bulanan dengan nilai yang sangat besar. Menurutnya, jauh lebih efisien jika sewa kendaraan dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan, bukan kontrak bulanan. Ia pun menyinggung bahwa dengan nilai Rp160 juta per bulan, pemerintah kota bisa mencicil pembelian kendaraan baru setiap bulannya, sebuah paradoks yang menurutnya tidak masuk akal secara prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik. (rya/adv)
