Bentangkaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Elnatan Pasambe, menanggapi sorotan publik terkait sejumlah proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang dinilai kerap mengalami perubahan jadwal, termasuk proyek pembangunan terowongan. Ia menegaskan penundaan tersebut bukan disebabkan kendala teknis, melainkan proses administrasi dan sertifikasi kelayakan yang wajib dilalui.
Dalam wawancaranya, Rabu (29/07/2026), Elnatan menjelaskan bahwa proyek terowongan merupakan proyek berskala nasional yang memerlukan persetujuan lintas kementerian sebelum bisa dioperasikan.
“Masalah terowongan itu kan sebuah kebutuhan nasional, artinya harus ada persetujuan dari Kementerian Perhubungan dan PUPR,” ujarnya.
Ia menuturkan, sebuah infrastruktur seperti terowongan maupun jembatan wajib melalui serangkaian uji kelayakan sebelum dibuka untuk umum, guna memastikan keamanan bagi pengguna jalan.
“Ini bukan berarti tidak ada kendala, bukan kendala, hanya karena administrasi saja. Seperti terowongan itu memang harus dites dulu apakah layak atau tidak,” katanya.
Elnatan mengingatkan, proses sertifikasi kelayakan infrastruktur tidak bisa dilewatkan begitu saja demi menghindari risiko kecelakaan setelah beroperasi. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk kehati-hatian yang wajar dalam proyek infrastruktur strategis.
“Jangan sampai nanti tidak ada sertifikasi, dibuka, malah berisiko. Jadi harus ada tes-tes dulu, termasuk terowongan itu,” tegasnya.
Ia berharap ke depan proyek-proyek strategis di Kota Samarinda, baik yang dikerjakan Pemkot maupun pihak terkait lainnya, dapat lebih transparan dalam menyampaikan progres dan kendala kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang melintasi wilayah Kota Samarinda memang kerap memerlukan koordinasi lintas kementerian, mengingat aspek keselamatan publik menjadi prioritas utama sebelum sebuah infrastruktur dinyatakan layak beroperasi.
DPRD Samarinda menyatakan akan terus mengawal transparansi progres proyek-proyek strategis tersebut, termasuk memastikan seluruh tahapan sertifikasi berjalan sesuai prosedur demi keselamatan masyarakat pengguna.
(ard/lal/adv)
