Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi Partai Golkar DPRD Bontang menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sikap tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bontang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Selasa (15/9).
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bontang, Aloysius Roni, menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mencermati seluruh tahapan pembahasan perubahan APBD yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, Fraksi Golkar sependapat dengan catatan dan masukan yang telah disampaikan dalam hasil pembahasan Banggar. Catatan tersebut diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan anggaran maupun penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“Fraksi Partai Golkar sependapat dengan catatan dan masukan yang telah disampaikan oleh tim Banggar,” kata Roni dalam penyampaian pendapat akhir fraksi.
Roni menjelaskan, Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Pemerintah Kota Bontang dan DPRD terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.
Perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan kondisi aktual daerah. Di antaranya perubahan asumsi APBD, kebutuhan dan pergeseran anggaran, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, hingga penyesuaian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
Selain itu, perubahan APBD juga diarahkan untuk mengakomodasi penyesuaian kegiatan yang telah dilakukan serta menyelaraskan kebijakan anggaran dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bontang 2026.
“Dengan demikian, Perubahan APBD Tahun 2026 diharapkan lebih responsif terhadap kondisi aktual daerah dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, serta program prioritas kepala daerah,” jelasnya.
Meski menyatakan persetujuan, Fraksi Golkar menekankan agar berbagai catatan dan rekomendasi yang muncul selama pembahasan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Pemerintah daerah diminta menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah.
Roni juga menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPRD dan TAPD yang telah menjalankan rangkaian pembahasan Perubahan APBD 2026. Menurutnya, proses pembahasan tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran tetap sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar hasil pembahasan tersebut, Fraksi Golkar akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Bontang Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi Perda.
“Dengan selalu memohon rida Tuhan Yang Maha Esa, kami Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bontang berpendapat menerima dan menyetujui ditetapkannya Raperda Kota Bontang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi Perda,” pungkas Roni.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
