Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi Partai Golkar DPRD Bontang menyoroti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang 2027. Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah daerah diminta memastikan setiap program memiliki perencanaan yang jelas, dukungan anggaran realistis, serta manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyampaikan pandangan tersebut dalam pembacaan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Bontang 2027, Senin (21/9/2026).
Dalam dokumen pandangan umum Fraksi Golkar, rancangan APBD Bontang 2027 direncanakan sebesar Rp1,953 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp390,13 miliar atau 19,97 persen, pendapatan transfer sebesar Rp1,534 triliun atau 78,55 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28,81 miliar atau 1,47 persen.
Sementara itu, belanja daerah dirancang mencapai Rp2,003 triliun. Pemerintah juga merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp50 miliar yang bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dalam rancangan tersebut tidak terdapat pengeluaran pembiayaan maupun pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah.
Alfin menyebut, Fraksi Golkar melihat penyusunan APBD 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan tahun kedua RPJMD 2025-2029. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan daya saing sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan, serta infrastruktur pendukung investasi.
Namun, kondisi fiskal yang lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya membuat penyusunan anggaran harus dilakukan secara selektif dan realistis. Prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta manfaat bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD.
“Keterbatasan fiskal jangan menjadi hambatan untuk mengupayakan pembangunan daerah. Yang penting, setiap program harus direncanakan dengan baik dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat,” ujar Alfin.
Fraksi Golkar juga mendukung upaya Pemkot Bontang memperluas sumber pendanaan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, kementerian dan lembaga. Peluang dukungan pembiayaan pembangunan dinilai perlu terus dikembangkan secara terencana dan sesuai aturan.
Selain itu, perhatian diberikan terhadap penguatan sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Fraksi Golkar mendorong agar program TJSL perusahaan diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan hasil Musrenbang.
Menurut Fraksi Golkar, sinkronisasi tersebut harus dibarengi koordinasi, perencanaan terukur dan transparansi. Tujuannya agar program TJSL benar-benar menjawab kebutuhan warga dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
Alfin menegaskan, tahapan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD harus berlangsung terbuka dan konstruktif. Ruang pembahasan anggaran dinilai penting untuk memastikan seluruh program memiliki dasar perencanaan yang jelas serta target manfaat yang dapat diukur.
“Pembahasan RAPBD harus diarahkan pada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas dalam mendukung pembangunan Bontang,” pungkasnya.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
