Bentangkaltim.com, Samarinda – Penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo menilai kolaborasi lintas instansi diperlukan agar penanganan banjir, termasuk melalui normalisasi sungai, dapat berjalan lebih optimal.
Dia mengungkapkan persoalan banjir tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kota. Penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena berkaitan dengan kewenangan dan program masing-masing instansi.
Menurut Politisi Golkar ini, bahwa salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian ialah Sungai Karang Mumus (SKM). Sungai tersebut melintasi sejumlah wilayah di Samarinda dan menjadi bagian penting dalam sistem aliran air perkotaan.
“Penanganan banjir memang tidak bisa hanya pemkot, tetapi juga mesti dibantu pemprov dan BWSA,” kata Arie.
Politisi Partai Golkar itu menilai, koordinasi antarpemerintah perlu diperkuat untuk memastikan program penanganan banjir berjalan sesuai kebutuhan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah mendorong normalisasi sungai dengan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan terkait.
Dirinya mengakui upaya pemerintah kota dalam menangani banjir selama ini telah berjalan. Namun, persoalan tersebut membutuhkan proses panjang sehingga hasilnya tidak bisa dicapai secara instan.
“Untuk menghilangkan sama sekali banjir di Samarinda memang butuh waktu,” ungkapnya.
Arie juga meminta pemerintah kota tetap menyusun prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan persoalan yang paling dirasakan masyarakat. Menurutnya, penataan kota perlu berjalan seiring dengan penanganan masalah yang mengganggu aktivitas warga sehari-hari seperti banjir yang kerap kali datang ketika hujan deras mengguyur Kota Samarinda.
Arie mengharapkan sinergi antara Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, dan BWS dapat semakin diperkuat, sehingga penanganan banjir dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kolaborasi antara lembaga pemerintahan sangat penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur,” tuturnya. (ard/lal/adv)
