Bentangkaltim.com, Bontang – Di tengah kenaikan pendapatan daerah, ada catatan yang membuat Fraksi PKB DPRD Bontang memberi perhatian khusus. Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menyusut dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.
Ketua Fraksi PKB DPRD Bontang Junaidi mengatakan, pendapatan daerah dalam perubahan APBD naik 1,49 persen menjadi lebih dari Rp1,8 triliun. Namun, kenaikan tersebut terutama ditopang pendapatan transfer.
Sementara PAD turun 2,69 persen. Dari semula lebih dari Rp371 miliar menjadi sekitar Rp361 miliar.
“Kenaikan pendapatan daerah belum sepenuhnya menunjukkan meningkatnya kemandirian fiskal karena kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan transfer,” kata Junaidi saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB, Selasa (8/9/2026).
PKB meminta pemkot menjelaskan faktor penyebab penurunan PAD sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk mengerek pendapatan daerah. Optimalisasi potensi ekonomi, pembenahan sistem pemungutan, pengelolaan aset, hingga pengawasan disebut perlu diperkuat.
Sorotan lain menyasar SiLPA. Dalam perubahan APBD 2026, nilainya turun 44,95 persen, dari proyeksi lebih dari Rp329 miliar menjadi sekitar Rp178 miliar.
“Perbedaan yang cukup besar ini perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Belanja modal juga ikut terpangkas 15,71 persen. Anggarannya turun dari lebih Rp527 miliar menjadi sekitar Rp452 miliar.
Junaidi mengingatkan pengurangan tersebut jangan sampai menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, PKB meminta pendidikan, kesehatan, UMKM, lapangan kerja, infrastruktur dasar, serta lingkungan tetap menjadi prioritas.
PKB juga meminta tambahan pendanaan Rp19,2 miliar dikelola transparan dan tepat sasaran.
Meski demikian, Fraksi PKB mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah, termasuk penurunan pengangguran dan peningkatan layanan dasar.
“Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” pungkas Junaidi.
Fraksi PKB menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
