Home / Advertorial / Bontang

Jumat, 11 September 2026 - 09:57 WIB

Musim Kemarau Mengintai, Fraksi PDI Perjuangan Dorong Bontang Perkuat Antisipasi Banjir dan Krisis Air

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang Winardi mengingatkan pemerintah terkait situasi lingkungan. (Bentangkaltim.com/asr)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang Winardi mengingatkan pemerintah terkait situasi lingkungan. (Bentangkaltim.com/asr)

Bentangkaltim.com, Bontang – Saat hujan deras datang, warga Bontang masih harus bersiap menghadapi genangan. Namun ketika kemarau tiba, persoalan bergeser pada ancaman kebakaran lahan dan keterbatasan air bersih. Dua kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang Winardi mengatakan, persoalan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat perlu ditangani dengan mitigasi yang lebih terukur. Pemerintah diminta tidak hanya bergerak ketika persoalan sudah terjadi.

Hal itu disampaikan Winardi dalam rapat paripurna pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Bontang 2026, Selasa (8/9/2026).

Baca juga  64 Pejabat Dimutasi Awal Tahun 2024

Salah satu perhatian fraksi ialah meningkatnya potensi kebakaran lahan selama musim kemarau. Pengawasan di kawasan rawan kebakaran diminta diperketat, termasuk terhadap aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar.

Praktik pembakaran sampah juga menjadi sorotan. Menurut Winardi, asap pembakaran berpotensi mengganggu kualitas udara sekaligus meningkatkan risiko kebakaran.

“Dalam kondisi musim kemarau seperti saat ini, kebiasaan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan akibat asap dan menurunkan kualitas udara, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran,” ujarnya.

Keterbatasan air bersih juga diminta ditangani dengan komunikasi publik yang lebih jelas. Distribusi air secara bergilir dinilai perlu dibarengi informasi mengenai kondisi sumber air, jadwal penyaluran, serta langkah penghematan.

Baca juga  Implementasi Pelican Crossing di Samarinda Dinilai Belum Maksimal Akibat Rendahnya Disiplin Masyarakat

Sosialisasi pun diminta menjangkau kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT agar informasi layanan air tidak terputus.

Di sisi lain, program pengendalian banjir dinilai tetap harus berjalan. Winardi menegaskan keterbatasan fiskal tidak semestinya menghentikan program yang telah direncanakan.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemkot Bontang terus memperjuangkan dukungan anggaran dari Pemprov Kaltim. Penanganan banjir dinilai perlu dilakukan secara terpadu dari kawasan hulu hingga hilir.(ASR/ADV DPRD BONTANG)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Fraksi ADB Minta Penyertaan Modal BUMD Bontang Beri Manfaat Terukur dan Dividen Jelas

Advertorial

Fraksi ADB Minta APBD Bontang 2027 Perkuat Kebijakan Kesehatan Mental dan Cegah Bunuh Diri

Advertorial

RAPBD Bontang 2027 Tertekan, Fraksi ADB Soroti Kondisi Fiskal dan Ketergantungan Transfer

Advertorial

Fraksi PKB Soroti Kurang Bayar DBH Rp402,58 Miliar di APBD Bontang 2027

Advertorial

APBD Bontang 2027 Tertekan, Fraksi PKB Minta Belanja Berpihak ke Masyarakat

Advertorial

Winardi Soroti Anggaran Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Bontang

Advertorial

Fraksi PDIP Soroti Rp402 Miliar Kurang Bayar DBH dalam RAPBD Bontang 2027

Advertorial

PAD Bontang 2027 Masih Bergantung Transfer, Fraksi PDIP Minta Strategi Lebih Terukur