Home / Advertorial / Bontang

Selasa, 23 Juli 2024 - 21:00 WIB

Raperda Pembentukan Kelurahan Kota Bontang Baru Belum Dirampungkan

 

Bentangkaltim.com, Bontang – Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, menggelar rapat kerja terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan kelurahan, Selasa (23/7/2024),

di Kantor Sekretariat DPRD Kota Bontang.
Latar belakang diusungnya raperda ini, karena Bontang diapit oleh dua perusahaan besar yakni Badak LNG dengan PT Pupuk Kaltim Bontang.

Maka Ketua Pansus Raperda Pembentukan Kelurahan Baru, Astuti mengatakan,ingin mengadakan pemekaran, agar perusahaan dapat melakukan pelayanan secara maksimal.
Sayangnya, pihak pansus tidak bisa menyelesaikannya, karena keterbatasan waktu yang dimiliki.

Baca juga  Gotong Royong Kantor: Wujud Kebersamaan PT Pelindo Regional 4 Bontang

Astuti mengatakan, Tim Pembahasan Pemerintah Kota Bontang, memberikan tempo hingga akhir pada 31 Juli 2024 mendatang.

“Raperda ini butuh penyelesaian selama tiga bulan, tapi seminggu lagi sudah akhir bulan,” ujar, Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Ia menyebutkan, progresnya masih ditahap untuk meminta surat rekomendasi ke pihak Kementerian pertahanan RI dan BUMN. Namun, surat rekomendasi itu pun belum didapatkan.

Maming, Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang menambahkan, alasan progres pembentukan kelurahan terkesan lambat, akibat terdapat beberapa kelurahan yang tidak memenuhi syarat.

Baca juga  Pelantikan Pimpinan Definitif DPRD Bontang Digelar 17 Oktober 2024, Pembentukan AKD Segera Menyusul

“Kendalanya karena daerah itu luas lahan yang tidak mencukupi atau jumlah penduduknya yang kurang, dan terpenting tidak berhasilnya mendapatkan surat rekomendasi,” tambahnya.

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Tim Pembaha, Kabag Administrasi Pembangunan Daerah, Suryanto menjelaskan, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin, agar surat rekomendasi itu tersampaikan kepada kementerian pertahanan RI.

“Kami sudah berkomunikasi, tapi kita tidak bisa bertemu, karena pihak kementerian sedang sibuk mengurus IKN,” pungkasnya.(han/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pemkab Kutai Barat Dorong Generasi Muda Kembangkan Pangan Lokal, 380 Pelajar Ikuti Kemah Pemuda Budaya 2026

Advertorial

Pembagian Opsen Samarinda Terancam Menyusut, Viktor Yuan Desak Kejelasan Mekanisme dari Pemprov Kaltim

Advertorial

Arbain Soroti Status PSU dan RDTR pada Polemik Jalan Tembusan Pasar Pagi

Advertorial

Potensi Opsen Pajak Rp209 Miliar Raib Picu Alarm Fiskal, Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim Usul Bentuk Pansus

Advertorial

Dari Keselamatan hingga Kesehatan Pekerja, Badak LNG Raih Empat Penghargaan K3

Advertorial

Soroti Persoalan Jalan Tembusan Pasar Pagi, Vananzda Ingatkan Pemerintah Jangan Klaim Persetujuan Warga Secara Sepihak

Advertorial

Cegah Sengketa Lahan dan Aset, DPRD Samarinda Wanti-wanti Pemkot dalam Penertiban Administrasi

Advertorial

Dampak Ekonomi Dinomorduakan, Komisi III DPRD Samarinda Minta Penataan Kawasan Pasar Pagi Dikaji Ulang