Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang menyoroti struktur pendapatan dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang Winardi mengatakan, RAPBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,953 triliun. Dari angka tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp390,13 miliar atau 19,97 persen.
Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,534 triliun atau 78,55 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan APBD 2027.
“Pemerintah menyampaikan akan memperkuat PAD melalui peningkatan tata kelola, pemutakhiran data, digitalisasi pelayanan, dan optimalisasi potensi tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha secara berlebihan,” kata Winardi dalam rapat paripurna pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Senin (21/9/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan sumber PAD yang menjadi fokus optimalisasi. Termasuk target setiap jenis pendapatan, basis data potensi, serta indikator keberhasilannya.
Fraksi PDIP juga meminta peningkatan PAD tidak sekadar dilakukan melalui penambahan beban kepada masyarakat. “Kami meminta penjelasan secara lebih terukur,” tegasnya.
Selain PAD, Fraksi PDIP meminta pemerintah menyiapkan skenario apabila alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027 berbeda dari proyeksi sementara. Winardi menilai kejelasan skenario penting untuk memastikan pelayanan dasar dan kewajiban daerah tetap berjalan jika terjadi perubahan pendapatan.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
