Bentangkaltim.com, Bontang – Proyek Perubahan Sinergi Pendataan Masyarakat Miskin Kota Bontang atau yang bisa disebut dengan SIDA MASKIN harus bersinergi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menjalin kerjasama erat antar instansi terkait untuk mengurangi angka kemiskinan.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinsos-PM Dr Toeotek Pribadi Ekowati bahwa ada permasalahan pokok dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu belum optimal untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk dokumen perencanaan yang melibatkan multipihak.
“Ya seperti itu, baik diunsur pemerintahan atau lembaga non pemerintah. Dalam upaya Perubahan Sinergi Pendataan Masyarakat Miskin ada 4 tahapan menuju Bontang yang lebih baik,” ujarnya.
Empat tahapan tersebut adalah :
1. Bersatu Padu: Menjalin kerjasama erat antar instansi terkait untuk satu tujuan: mengurangi kemiskinan.
2. Standar yang Jelas: Membuat aturan main yang jelas dan disepakati bersama melalui Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 100.3.3.3/410/DSPM/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang kriteria fakir miskin.
3. Cara Kerja yang Efektif: Menetapkan langkah-langkah kerja yang sistematis dan mudah dipahami melalui Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Informasi yang Tersebar Luas: Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang kriteria kemiskinan dan cara pendataan yang benar.
Ia juga menjelaskan seluruh proyek perubahan ini memiliki implementasi yang terukur. Yaitu implementasi jangka menengah dan jangka panjang.
Implementasi yang Terukur
* Jangka Menengah:
– Perencanaan yang Matang: Menyusun jadwal pendataan yang detail dan menyeluruh.
– Melibatkan Masyarakat: Mengedukasi dan melibatkan tokoh masyarakat serta ketua RT dalam setiap tahap pendataan.
– Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan kepada petugas lapangan agar data yang diperoleh akurat dan relevan.
* Jangka Panjang:
– Data yang Valid: Melakukan pendataan secara menyeluruh dan komprehensif untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat.
– Keputusan yang Tepat: Menetapkan data kemiskinan resmi melalui Surat Keputusan Walikota.
– Evaluasi Berkelanjutan: Secara berkala mengevaluasi pelaksanaan program SIDA MASKIN untuk perbaikan yang berkelanjutan.
“Ini bisa menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Terwujudnya Bontang yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” jelasnya.