Home / Advertorial / Bontang

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:42 WIB

Rustam Soroti Kurang Salur DBH Migas, Nilai Hak Bontang Jangan Sampai Berkurang

Kota Bontang merupakan daerah pengolah migas yang meminta kepastian dana kurang salur dari pemerintah pusat. (Bentangkaltim.com/asr)

Kota Bontang merupakan daerah pengolah migas yang meminta kepastian dana kurang salur dari pemerintah pusat. (Bentangkaltim.com/asr)

Bentangkaltim.com, Bontang – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam menyoroti persoalan kurang salur dana bagi hasil (DBH) migas yang hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah pusat segera memenuhi hak Kota Bontang sehingga tidak membebani kemampuan fiskal daerah.

Rustam mengaku mengapresiasi langkah Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang terus berupaya memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat. Namun, menurutnya, dana tersebut sejatinya bukan bentuk bantuan, melainkan hak yang memang menjadi bagian pemerintah daerah berdasarkan ketentuan pembagian hasil migas.

“Saya sangat mengapresiasi upaya wali kota. Tetapi ini sebenarnya bukan meminta-minta. Ini hak daerah yang harus diberikan pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca juga  Dispora Kaltim Gelar Kejuaraan Basket 3×3 Mulai 30 Oktober

Ia menjelaskan, keterbatasan alokasi DBH migas akan berdampak langsung terhadap kemampuan APBD Kota Bontang. Menurutnya, belanja wajib seperti pembayaran gaji pegawai, anggaran pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

“Kalau kemampuan APBD terus menurun tentu ruang fiskal semakin sempit. Belanja wajib tetap harus dipenuhi,” katanya.

Rustam menyebut pemerintah pusat masih memiliki kewajiban kurang salur kepada sejumlah daerah, termasuk Kota Bontang. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan kewajiban tersebut agar tidak mengganggu perencanaan pembangunan daerah.

Baca juga  Heri Kritik Pemanfaatan APBD-P 2024, Kasus Gizi Buruk Masih Menghantui

Ia juga menilai daerah penghasil migas semestinya memperoleh perhatian lebih karena memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Menurutnya, daerah penghasil juga menanggung berbagai risiko aktivitas industri migas sehingga pembagian hasil harus mencerminkan rasa keadilan.

“Daerah penghasil memiliki kontribusi besar terhadap negara. Sudah seharusnya hak daerah dipenuhi sesuai ketentuan,” tegasnya.

Rustam memastikan persoalan kurang salur tetap akan masuk dalam pembahasan APBD, namun ia berharap nilainya dapat bertambah apabila pemerintah pusat merealisasikan kewajiban yang masih tertunda.

Diketahui besaran dana kurang salur yang belum masuk kas daerah Bontang senilai Rp402 miliar. (asr/adv DPRD Bontang)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Tangkap Peluang Pasar Kaltim, Distan Kubar Pacu Kemandirian Produksi Daging dan Telur

Advertorial

Produk Olahan UMKM Kubar Pikat Staf Ahli Gubernur di Bulan Bakti PKH Kaltim ke-190

Advertorial

Jelang Musim Hujan, Dinkes Kubar Ingatkan Warga Waspadai Wadah Penampungan Air dari Sarang Nyamuk DBD

Advertorial

Kucurkan Rp 1,99 Miliar dari APBD 2026, Dispar Kubar Kebut Penataan Jantur Geronggong Demi Dongkrak Ekonomi Warga

Advertorial

Pemkab Kutai Barat Dorong Generasi Muda Kembangkan Pangan Lokal, 380 Pelajar Ikuti Kemah Pemuda Budaya 2026

Advertorial

Pembagian Opsen Samarinda Terancam Menyusut, Viktor Yuan Desak Kejelasan Mekanisme dari Pemprov Kaltim

Advertorial

Arbain Soroti Status PSU dan RDTR pada Polemik Jalan Tembusan Pasar Pagi

Advertorial

Potensi Opsen Pajak Rp209 Miliar Raib Picu Alarm Fiskal, Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim Usul Bentuk Pansus