Bentangkaltim, Bontang – Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang tahun 2024 mencapai Rp3,3 triliun, layanan kesehatan bagi masyarakat dinilai masih belum maksimal. Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengkritik kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, terutama terkait penanganan kasus gizi buruk yang masih menghantui banyak anak di kota tersebut.
Dalam pernyataannya, Heri menyampaikan kekhawatirannya mengenai minimnya perhatian terhadap masalah gizi buruk dan kesehatan secara umum. Menurutnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) harus lebih konsisten dalam menjalankan program penanganan gizi buruk dan melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
“Penanganan gizi buruk tidak bisa dianggap sepele. Ini adalah pekerjaan berkelanjutan yang membutuhkan pemahaman yang tepat di kalangan masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak-anak,” tegas Heri.
Kritik terbesar Heri tertuju pada ketidakseimbangan tata kelola anggaran, di mana alokasi untuk pembangunan fisik dianggap terlalu dominan dibandingkan sektor pelayanan publik, khususnya kesehatan. Ia menilai bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan masih belum mencukupi untuk menanggulangi permasalahan yang mendesak seperti gizi buruk.
“Alokasi anggaran untuk infrastruktur terlalu besar, sementara kesehatan, yang sangat fundamental, malah terpinggirkan. Padahal, tanpa dukungan anggaran yang memadai, tenaga kesehatan tidak akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal,” ungkapnya.
Heri juga mengkritik birokrasi yang dianggap terlalu berbelit dalam proses pengurusan jaminan kesehatan melalui BPJS. Ia menyoroti persyaratan yang menurutnya tidak efisien, terutama dalam situasi darurat.
“Kenapa harus ada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kalau sudah ada KTP? Proses ini bisa disederhanakan agar masyarakat mendapatkan layanan lebih cepat dan efisien,” tambahnya.
Dengan anggaran sebesar Rp3,3 triliun, Heri menilai seharusnya masyarakat Bontang tidak lagi menghadapi masalah seperti gizi buruk atau kesulitan dalam mengakses layanan BPJS. Ia mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait pelayanan kesehatan dan memprioritaskan alokasi anggaran yang lebih besar bagi sektor kesehatan.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam memprioritaskan kesehatan warganya. Dengan APBD sebesar ini, tidak seharusnya masalah gizi buruk dan kendala layanan kesehatan masih menjadi keluhan masyarakat,” pungkas Heri.
Desakan untuk memperbaiki layanan kesehatan ini menjadi sinyal kuat agar Pemkot Bontang segera bertindak, sehingga anggaran yang besar dapat digunakan secara efektif demi kesejahteraan warganya. (wan/adv)
