Bentangkaltim.com, Samarinda – Rencana penerapan sistem parkir berlangganan yang saat ini sedang digodok oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Saputra, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, terutama dari sisi keadilan dan kenyamanan.
Menurut Samri, sistem parkir berlangganan memang memiliki sisi positif, terutama dalam membantu pemerintah daerah menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
Dengan sistem yang lebih terstruktur, pemasukan daerah dinilai bisa lebih tertib dan transparan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki intensitas penggunaan ruang publik yang sama.
Karena itu, penerapan kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan beban yang dianggap tidak proporsional.
“Dari sisi pendapatan daerah ini memang bagus karena bisa lebih terarah dan mengurangi kebocoran. Tapi di sisi lain, harus dilihat juga kondisi masyarakat. Tidak semua warga sering menggunakan fasilitas parkir di ruang publik,” ujar Samri.
Samri juga menekankan pentingnya penerapan bertahap sebelum kebijakan ini diberlakukan secara luas kepada masyarakat.
Ia menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadikan aparatur sipil negara (ASN) sebagai kelompok awal atau pilot project.
Menurutnya, jika sistem ini ingin diterapkan secara menyeluruh, maka seluruh pegawai Pemkot harus terlebih dahulu diwajibkan tanpa pengecualian agar menjadi contoh yang konsisten.
“Lebih baik dimulai dari internal dulu. Semua pegawai Pemkot tanpa kecuali wajib mengikuti sistem parkir berlangganan sebagai uji coba yang benar-benar matang. Setelah itu baru bisa diperluas ke masyarakat,” jelasnya.
Politisi PKS itu menambahkan, kebijakan publik tidak seharusnya langsung dibebankan kepada masyarakat jika internal pemerintahan sendiri belum sepenuhnya siap.
“Jangan sampai persoalan jukir liar ini justru dilimpahkan ke warga, sementara mereka sudah membayar berbagai pajak lainnya,” tegasnya.
Selain itu, Samri juga menyoroti potensi masalah di lapangan, khususnya terkait keberadaan juru parkir liar yang masih marak di berbagai titik.
Dirinya mempertanyakan efektivitas sistem berlangganan dalam menjamin masyarakat benar-benar bebas dari pungutan tambahan.
Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, masyarakat berisiko mengalami kerugian ganda, sudah membayar parkir berlangganan, tetapi masih ditarik biaya oleh oknum tidak resmi.
“Yang menjadi pertanyaan, apakah ada jaminan masyarakat tidak akan ditarik lagi di lapangan? Faktanya masih banyak jukir liar yang belum terdata oleh Dishub,” katanya.
“Jangan sampai masyarakat sudah bayar langganan, tapi tetap dimintai uang lagi di lapangan. Ini bisa menjadi bentuk kerugian ganda,” lanjutnya.
Ia juga meminta agar Pemkot benar-benar serius dalam menertibkan praktik pungutan liar di sektor parkir.
“Kalau masih ada pungutan liar atau premanisme parkir, maka tujuan kebijakan ini tidak akan tercapai. Pemkot harus bisa memastikan jukir liar ditertibkan secara menyeluruh,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Samri mengingatkan agar Pemkot Samarinda tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan tersebut tanpa kesiapan sistem pengawasan yang kuat.
Dia menegaskan, keberhasilan program parkir berlangganan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menata sistem perparkiran secara menyeluruh, termasuk penindakan terhadap oknum yang merugikan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kebijakan ini boleh saja diterapkan sebagai solusi. Tetapi harus ada jaminan nyata bahwa masyarakat benar-benar merasa aman dan nyaman,” pungkasnya.
[anr|anl|adv]
