Bentangkaltim.com, KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat koordinasi dalam penyelesaian berbagai persoalan pendidikan.
Menurutnya, tantangan yang muncul bukan sekadar terkait teknis sekolah, tetapi juga menyangkut pendataan, sosial, dan kondisi ekonomi keluarga.
Beberapa program strategis seperti wajib belajar dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) membutuhkan sinergi yang solid. Tanpa koordinasi antarsektor, kebijakan yang dirancang pemerintah daerah berpotensi berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.
Bupati menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada dukungan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta pemerintah kecamatan menjadi elemen penting dalam memastikan setiap anak mendapat hak pendidikan.
Ardiansyah juga meminta OPD memperkuat komunikasi lintas bidang agar tidak terjadi tumpang tindih informasi.
Sinkronisasi data menjadi salah satu fokus yang ditekankan mengingat adanya temuan ketidaksesuaian antara data lapangan dan data administrasi.
Selain koordinasi, bupati meminta perangkat daerah aktif turun memetakan kendala di desa-desa.
Ia menilai kerja lapangan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kebutuhan masyarakat.
“Masalah pendidikan tidak bisa diatasi sendiri. OPD harus saling mengisi dan saling menopang agar target dapat dicapai,” ujar Ardiansyah, Jumat (21/11/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah kabupaten berkomitmen mendorong percepatan perbaikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
Keterlibatan semua sektor menjadi kunci dalam memperkuat fondasi sumber daya manusia Kutim.
Peningkatan kapasitas OPD harus diikuti dengan kolaborasi yang kuat, hanya dengan cara itu Kutim dapat memenuhi standar pelayanan pendidikan yang diharapkan.
“Kita harus memastikan kebijakan berjalan efektif. Koordinasi adalah fondasi utama penyelesaian persoalan pendidikan,” pungkasnya.(ADV)
