Bentangkaltim, SAMARINDA — Rencana anggaran renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang mencapai sekitar Rp25 miliar menuai sorotan publik. Angka tersebut ramai diperbincangkan, terutama di media sosial, setelah rincian belanja muncul dari dokumen perencanaan pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), anggaran tersebut tidak hanya dialokasikan untuk renovasi fisik rumah jabatan, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional dan penunjang fasilitas pemerintahan.
Sejumlah pos anggaran yang mencuat antara lain meliputi rehabilitasi kantor gubernur sekitar Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur sekitar Rp3 miliar, serta perbaikan ruang kerja wakil gubernur yang mencapai lebih dari Rp1 miliar. Selain itu, terdapat pula belanja mebel, perlengkapan rumah tangga, hingga pengadaan peralatan pendukung seperti videotron dan fasilitas dapur.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjelaskan bahwa kondisi rumah jabatan yang ada saat ini memang sudah lama tidak ditempati dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Ia menyebut, renovasi bukan semata untuk estetika, melainkan untuk memastikan bangunan layak fungsi sebagai fasilitas resmi pemerintah.
“Bangunan ini sudah cukup tua dan memang membutuhkan pembenahan. Ini bukan hanya soal tampilan, tetapi juga fungsi dan kelayakan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Seno Aji menambahkan bahwa total anggaran Rp25 miliar tersebut merupakan akumulasi dari puluhan paket kegiatan. Ia menegaskan, anggaran itu tidak sepenuhnya digunakan untuk renovasi rumah jabatan semata.
“Kalau dilihat secara keseluruhan, itu terdiri dari banyak item. Ada operasional, pemeliharaan, dan kebutuhan penunjang lainnya. Jadi bukan satu pekerjaan saja,” jelasnya.
Meski demikian, besarnya nilai anggaran tetap memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan prioritas penggunaan dana tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan menantang oleh sebagian warga.
Pengamat kebijakan publik menilai, transparansi dan komunikasi yang jelas dari pemerintah menjadi kunci untuk meredam polemik. Penyampaian informasi yang utuh dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menerima potongan data yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Hingga kini, pemerintah provinsi menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Namun demikian, perhatian publik terhadap penggunaan anggaran daerah dipastikan akan terus menjadi sorotan ke depan. (bai)
