Home / Kaltim

Senin, 13 April 2026 - 15:22 WIB

Isu Nepotisme hingga Lingkungan, Ribuan Massa Siap Turun ke Jalan di Kaltim

SAMARINDA — Gelombang protes terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan kian membesar. Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi dilaporkan tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar yang direncanakan berlangsung pada 21 April 2026 di Samarinda.

Aksi tersebut disebut akan dipusatkan di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan gedung DPRD Kaltim. Berdasarkan informasi yang beredar dari sejumlah media lokal, ribuan massa telah menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan, dengan jumlah peserta yang diklaim telah mencapai lebih dari 4.000 orang dan berpotensi terus bertambah.

Koalisi massa aksi terdiri dari puluhan organisasi, mulai dari kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga elemen sipil lainnya. Mereka mengusung sejumlah tuntutan yang dinilai krusial, di antaranya kritik terhadap dugaan praktik nepotisme dan dinasti politik, evaluasi kebijakan pemerintah daerah, hingga persoalan ketimpangan pembangunan dan isu lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertambangan.

Baca juga  Polres Bontang Gelar Silaturahmi Bersama Media Guna Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Tak hanya itu, dalam sejumlah seruan yang beredar di media sosial, muncul pula tuntutan tegas berupa desakan agar Gubernur Kalimantan Timur dicopot dari jabatannya. Narasi tersebut memperlihatkan meningkatnya tensi politik di daerah yang kini menjadi sorotan nasional, terutama karena perannya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meski demikian, hingga saat ini aparat kepolisian menyatakan belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait rencana aksi tersebut. Hal ini menandakan bahwa secara administratif, demonstrasi tersebut masih berada dalam tahap rencana dan konsolidasi.

Baca juga  Disdikbud Bontang Gelar Pelatihan Coding dan AI untuk Guru SD

Pihak kepolisian mengimbau agar setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum tetap mengikuti prosedur yang berlaku serta menjaga kondusivitas daerah. Sementara itu, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait isu demonstrasi yang mulai ramai diperbincangkan publik.

Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat besarnya potensi massa yang akan terlibat serta sensitifnya isu yang diangkat. Jika benar terlaksana, aksi 21 April mendatang berpotensi menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menjadi ujian stabilitas politik daerah di tengah dinamika pembangunan dan transisi menuju Ibu Kota Nusantara. (bai)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Ancaman Penghapusan Honorer, Sri Puji: Samarinda Masih Kekurangan Guru Bahasa Inggris

Advertorial

Anggota DPRD Samarinda Luncurkan Aplikasi Sani Mendengar, Warga Bisa Lapor Aspirasi 24 Jam

Advertorial

DPRD Samarinda Soroti PHK Sektor Tambang Kian Marak Terjadi

Advertorial

Sani Bin Husain Serap Aspirasi Warga, Infrastruktur dan Air Bersih Menjadi Masalah

Advertorial

Paripurna Laporan Pelaksanaan APBD Masuk Agenda Juli, DPRD Samarinda Rampungkan Jadwal Juni

Advertorial

Sri Puji Astuti: Juknis SPMB Sudah Jelas, Tantangannya Ada di Sosialisasi ke Masyarakat

Advertorial

Maswedi Dorong Domino Jadi Olahraga Rekreasi yang Serius Dibina di Samarinda

Advertorial

Sani Bin Husain Beri Saran ke Pemkot Samarinda Soal Pemberdayaan UMKM, Sebut ada Empat Indikator