Bentangkaltim.com, Samarinda – Peluncuran program Desa Cantik (Cinta Statistik) di Kota Samarinda terus mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif. Dukungan tersebut dinilai penting sebagai penguat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas data yang akurat dan mutakhir di tingkat daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih, menyampaikan harapannya agar program ini dapat menjadi momentum strategis dalam mempercepat pembaruan data di seluruh wilayah Samrinda. Ia menegaskan, ketersediaan data yang akurat merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Riska, peluncuran Desa Cantik bukan sekadar seremoni. Melainkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendataan yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala. Terutama dalam hal keterlambatan pembaruan informasi di lapangan.
“Sebagai anggota dewan, saya berharap sesuai arahan Wali Kota, program ini benar-benar mampu mendorong pendataan yang lebih mutakhir di Kota Samarinda,” ujarnya. Lebih lanjut, Riska menyoroti pentingnya peran data dalam mendukung program-program strategis, khususnya yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Salah satu fokus utama yang ia angkat adalah upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Jaga Stunting (Genting).
Program Genting dirancang untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai orang tua asuh bagi keluarga yang berada dalam kondisi rentan. Melalui pendekatan ini, diharapkan pendampingan terhadap anak-anak yang berisiko stunting dapat dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan. Riska menilai, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan selalu diperbarui.
Dengan dukungan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ia optimistis proses identifikasi dan intervensi terhadap sasaran program dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. “Data dari BPS yang terus diperbarui tentu akan sangat membantu, terutama dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar pihak yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan kolaborasi antara Kominfo dan BPS menjadi solusi atas permasalahan klasik dalam sistem pendataan, yakni keterlambatan pembaruan informasi. Dengan sistem yang terintegrasi, pergerakan data kini dapat dipantau secara berkala, bahkan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika sebelumnya pembaruan data cenderung memakan waktu lama, kini dengan adanya sinergi antarinstansi, proses tersebut dapat dilakukan secara mingguan bahkan harian. Hal ini memungkinkan setiap perubahan kondisi di lapangan dapat segera tercatat dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. “Dengan sistem yang baru ini, setiap perubahan bisa langsung terdata. Jadi tidak ada lagi keterlambatan yang signifikan dalam pembaruan informasi,” pungkas Riska.
(air/adv)
