Bentangkaltim.com, Bontang – Maraknya aksi balap liar yang melibatkan kalangan remaja kembali menjadi perhatian berbagai pihak di Kota Bontang. Selain membahayakan keselamatan pelaku, aktivitas tersebut juga kerap mengancam pengguna jalan lainnya dan mengganggu ketertiban umum.
Di tengah kondisi tersebut, Anggota DPRD Kota Bontang, Winardi, menilai perlu adanya langkah yang tidak hanya berfokus pada penertiban. Menurutnya, harus ada pembinaan bagi generasi muda yang memiliki minat dan bakat di dunia balap motor.
Ia menyebutkan balap liar memang tidak dapat dibenarkan karena dilakukan di jalan umum tanpa standar keselamatan yang memadai. Namun di sisi lain, ia melihat tidak sedikit anak muda yang memiliki potensi dan kemampuan di bidang otomotif serta olahraga balap yang perlu mendapatkan perhatian dan wadah yang tepat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan ruang latihan yang legal, aman, dan terorganisir sebagai sarana menyalurkan bakat para pecinta balap motor di Kota Bontang. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi praktik balap liar sekaligus mendukung lahirnya atlet-atlet balap berprestasi dari daerah.
“Kalau balap liar tentu tidak dibenarkan. Tapi kalau ada anak-anak yang memang memiliki bakat di bidang balap, pemerintah bisa memberikan wadah dengan aturan yang jelas, misalnya pada waktu-waktu tertentu seperti akhir pekan atau hari libur sekolah,” ungkap Winardi, Selasa (2/6/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa pembinaan olahraga balap tidak cukup hanya dengan memberikan ruang atau lokasi latihan. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan latihan maupun perlombaan harus dilaksanakan sesuai standar keselamatan yang berlaku.
Seperti penggunaan helm khusus balap, pakaian pelindung, sarung tangan, sepatu balap, hingga perlengkapan pendukung lainnya harus menjadi syarat wajib bagi setiap peserta. Selain itu, para pembalap muda juga perlu mendapatkan pembinaan melalui organisasi atau komunitas yang terdata secara resmi sehingga aktivitas mereka dapat terpantau dengan baik.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai karena ingin menyalurkan hobi atau bakat, justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Semua harus sesuai aturan dan standar yang berlaku,” tegasnya.
Politisi PDI-P itu menuturkan penyediaan lokasi latihan yang aman dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi praktik balap liar yang selama ini masih ditemukan di sejumlah ruas jalan. Dengan adanya tempat khusus, para pecinta balap tidak lagi menggunakan jalan umum sebagai arena adu kecepatan yang berisiko tinggi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemilihan lokasi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek. Selain faktor keamanan, lokasi latihan harus berada jauh dari kawasan permukiman padat penduduk agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
Lebih jauh, Winardi menekankan bahwa lokasi juga tidak boleh menghambat aktivitas lalu lintas maupun mengganggu fasilitas publik lainnya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Kota Bontang saat ini adalah belum tersedianya sirkuit permanen yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat pembinaan atlet balap motor maupun tempat penyelenggaraan kompetisi resmi.
Padahal, keberadaan sirkuit dinilai memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk pengembangan olahraga otomotif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan generasi muda dan wadah menyalurkan minat mereka secara positif.
“Kalau memang ingin mengakomodasi atlet balap, harus ada regulasi yang jelas. Waktunya diatur, tempatnya ditentukan, dan perlengkapan keselamatannya wajib dipenuhi. Jangan sampai yang difasilitasi justru balap liar,” katanya.
Legislator Bontang Utara tersebut juga menilai solusi atas persoalan ini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta komunitas otomotif untuk merumuskan langkah yang tepat dan berkelanjutan.
Winardi juga membuka ruang bagi komunitas otomotif, atlet balap, maupun kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan olahraga balap motor untuk menyampaikan aspirasi secara resmi kepada DPRD maupun pemerintah daerah.
Dengan adanya usulan yang disampaikan melalui jalur resmi, berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi komunitas balap dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi bersama.
“Kalau ada usulan resmi dari komunitas atau atlet, tentu bisa dibahas bersama. Kita duduk satu meja dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mencari jalan keluarnya. Yang jelas, pembinaan olahraga harus berjalan, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (Jy/Adv DPRD Bontang)
