Bentangkaltim.com, Bontang – Kondisi fasilitas di SMP 8 Bontang menjadi perhatian serius DPRD Bontang. Selain kebutuhan ruang kelas dan kantor guru, keberadaan pagar sekolah dinilai mendesak untuk segera ditangani demi memberikan rasa aman bagi siswa selama menjalani aktivitas belajar.
Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto mengatakan, kebutuhan pagar menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dicarikan solusi. Apalagi, lingkungan sekolah berada di kawasan yang berbatasan dengan area berhutan sehingga aspek keamanan siswa tidak bisa diabaikan.
Menurutnya, DPRD akan membahas kebutuhan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Salah satu opsi yang didorong ialah membangun pagar sementara terlebih dahulu sambil menunggu skema pembiayaan yang lebih permanen.
“Kalau bisa, pagar sementara dulu kita upayakan. Yang penting ada penghalang sehingga anak-anak tidak keluar masuk sembarangan,” kata Heri saat mengunjungi SMP 8, Senin (10/8/2026).
Ia menyebut, kebutuhan pagar tersebut memungkinkan untuk diupayakan melalui APBD. Namun, pembahasan lebih lanjut tetap diperlukan untuk menentukan bentuk pekerjaan serta kemampuan anggaran daerah.
Di sisi lain, DPRD Bontang mendorong kebutuhan ruang kelas dan kantor guru tidak seluruhnya dibebankan kepada APBD. Heri menyebut terdapat peluang untuk memperjuangkan pembangunan fasilitas pendidikan melalui program pemerintah pusat.
“Kelas dan kantor guru kita minta diupayakan lewat APBN. Ada program Presiden yang bisa kita kejar, jadi nanti kami akan coba follow up sampai ke kementerian,” ujarnya.
Heri menilai peluang tersebut cukup terbuka. Sebab, pembangunan maupun peningkatan fasilitas sekolah sebelumnya juga telah dilakukan melalui program pemerintah pusat. Bahkan, menurut dia, sekolah swasta pun memiliki kesempatan memperoleh dukungan pembangunan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
Karena itu, DPRD meminta pihak sekolah menyampaikan kondisi fasilitas secara apa adanya. Data yang tercantum dalam Dapodik harus menggambarkan kebutuhan riil sekolah, bukan sekadar menunjukkan kondisi yang seolah-olah sudah lengkap.
“Jangan sampai di Dapodik ditulis sekolah sudah lengkap, padahal kenyataannya masih ada kekurangan. Sampaikan saja apa adanya supaya ketika kami ke kementerian, kekurangannya bisa langsung kami follow up,” tegasnya.
Heri mengatakan, pendekatan tersebut penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar kebutuhan sekolah. DPRD tidak ingin persoalan fasilitas baru diketahui setelah muncul keluhan dari siswa, guru maupun orang tua.
Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan proses belajar mengajar. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan didukung fasilitas memadai juga menjadi bagian penting dalam memastikan hak siswa terpenuhi.
“Kita maunya anak-anak nyaman bersekolah. Semua hak dan fasilitas pendukungnya harus baik, sehingga tidak ada lagi keluhan yang sebenarnya bisa kita cegah sejak awal,” pungkasnya.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
