Home / Advertorial / Bontang

Selasa, 3 September 2024 - 21:36 WIB

AKD Belum Terbentuk, Rustam Ingin DPRD Fokus Selesaikan Tatib

Ketua Tatib Pansus DPRD Bontang Rustam

Ketua Tatib Pansus DPRD Bontang Rustam

 

Bentangkaltim.com, Bontang – Penyusunan tata tertib (Tatib) menjadi titik fokus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bontang saat ini, hal itu sebagai langkah awal sebelum membentuk alat kelengkapan dewan (AKD).
Menurut Ketua Tatib Pansus DPRD Bontang Rustam, penyelesaian Tatib sangat krusial sebagai pedoman operasional, dan harus segera tuntas sebelum proses pembentukan AKD.

“Jadi kami menetapkan prioritas untuk menyelesaikan Tatib terlebih dahulu. Setelah itu, kami baru akan menetapkan pimpinan definitif dan selanjutnya membentuk AKD,” Ujar Rustam, saat ditemui di ruangannya. Senin (02/09/2024).

Baca juga  Kekhawatiran anggota dewan: nasib guru honorer dan P3K jadi sorotan dalam SPMB Samarinda

Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya terfokus pada penyusunan Tatib dan baru membahas 23 bab dari total yang direncanakan.

“Kami juga melakukan konsultasi dengan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk memastikan penyesuaian yang diperlukan agar panduan kerja kedepannya bisa lebih optimal,” imbuhnya.

Penyelesaian Tatib direncanakan pada akhir September, dengan fokus pada pembuatan panduan sebagai acuan kerja DPRD Kota Bontang di masa depan.

Politisi Partai Golkar ini juga menjelaskan bahwa langkah berikutnya setelah Tatib rampung, menentukan pimpinan definitif kemudian membentuk struktur AKD, yang meliputi komisi, Bapemperda, Banmus, dan Banggar.

Baca juga  Dispora Kutim Gandeng PT KPC dan Perusahaan Lain untuk Dukung Pemuda

“Semua proses ini harus diselesaikan sebelum kami dapat mengusulkan anggota AKD dari masing-masing fraksi,” katanya.

Penyusunan Tatib ini berlandaskan pada UU No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Rustam menegaskan pentingnya mengikuti ketentuan tersebut untuk memastikan tata kelola DPRD yang baik.

“Mematuhi UU No. 12 Tahun 2018 adalah langkah penting untuk memastikan tata kelola DPRD sesuai dengan aturan yang berlaku dan lebih disiplin,” tandasnya.(han/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Menjaga Stabilitas dari Akar Rumput, Kunci Sukses Kampung Lewat Sinergi Petinggi dan BPK di Kubar.

Advertorial

Tiga Pilar Utama Tata Kelola Desa: Pemkab Kubar Tancap Gas Perkuat Akuntabilitas dan Harmonisasi Petinggi–BPK

Advertorial

Menyalakan Asa Menuju PORNAS Lampung, Kontingen KORPRI Kubar Sukses Kunci Papan Atas di PORPROV Kaltim 2026

Advertorial

Menenun Asa Generasi Muda: Festival Sarut Damai V Perkuat Identitas Kultural Kutai Barat.

Advertorial

Menghidupkan Kembali Minat Baca di Era Digital: Pemkab Kubar Perkuat Ekosistem Literasi Lewat Peran Strategis Bunda Literasi

Advertorial

Investasi SDM Sektor Keuangan, Kunci Pemkab Kubar Wujudkan Belanja Daerah Berdampak Nyata.

Advertorial

APBD Kubar 2027 Resmi Diketok, Bupati Frederick Edwin Pasang Target Anggaran Tepat Sasaran.

Advertorial

Perkuat Budaya Inovasi, PKT Borong Predikat Tertinggi APQO 2026