Home / Advertorial / Bontang

Kamis, 18 Juni 2026 - 10:06 WIB

Antrean Di SPBU Jadi Sorotan, DPRD Minta Distribusi Pertalite Diawasi

Bentangkaltim.com, Bontang – Potensi meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi perhatian Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia meminta pengawasan distribusi Pertalite diperkuat untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran.

Andi Faiz menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu perubahan perilaku konsumen. Sebagian pengguna BBM nonsubsidi diperkirakan beralih menggunakan Pertalite demi menekan biaya operasional kendaraan.

Perubahan pola konsumsi tersebut, kata dia, berisiko meningkatkan tekanan terhadap stok BBM subsidi apabila tidak diawasi secara optimal. Kondisi itu juga dapat memicu antrean lebih panjang di SPBU.

“Ketika ada selisih harga yang cukup besar, tentu ada kemungkinan sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Baca juga  Peduli Korban Kebakaran, PAC Pemuda Pancasila Bontang Selatan Salurkan Bantuan

Meski demikian, Andi Faiz menjelaskan Pertamina memiliki sistem perhitungan kebutuhan BBM yang disesuaikan dengan jumlah kendaraan dan tingkat konsumsi masyarakat di setiap daerah. Karena itu, pasokan seharusnya sudah disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Namun apabila terjadi kelangkaan atau stok cepat habis, menurutnya perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.

“Kalau ternyata masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan Pertalite, tentu harus dicari penyebabnya,” katanya.

Baca juga  DPRD Samarinda Bakal Panggil Disdag Bahas Masalah Pedagang di Pasar Pagi

Ia menyebut pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi distribusi BBM subsidi agar penggunaannya benar-benar sesuai ketentuan.
Menurut Politisi Golkar ini, laporan masyarakat akan sangat membantu dalam mendeteksi adanya praktik-praktik yang berpotensi merugikan publik. Dengan pengawasan bersama, distribusi BBM subsidi diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

“Partisipasi masyarakat penting. Kalau menemukan indikasi penyimpangan, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.

Ia berharap kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terganggu oleh praktik-praktik yang menyimpang dari aturan yang berlaku. (asr/Adv DPRD Bontang)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Tangkap Peluang Pasar Kaltim, Distan Kubar Pacu Kemandirian Produksi Daging dan Telur

Advertorial

Produk Olahan UMKM Kubar Pikat Staf Ahli Gubernur di Bulan Bakti PKH Kaltim ke-190

Advertorial

Jelang Musim Hujan, Dinkes Kubar Ingatkan Warga Waspadai Wadah Penampungan Air dari Sarang Nyamuk DBD

Advertorial

Kucurkan Rp 1,99 Miliar dari APBD 2026, Dispar Kubar Kebut Penataan Jantur Geronggong Demi Dongkrak Ekonomi Warga

Advertorial

Pemkab Kutai Barat Dorong Generasi Muda Kembangkan Pangan Lokal, 380 Pelajar Ikuti Kemah Pemuda Budaya 2026

Advertorial

Pembagian Opsen Samarinda Terancam Menyusut, Viktor Yuan Desak Kejelasan Mekanisme dari Pemprov Kaltim

Advertorial

Arbain Soroti Status PSU dan RDTR pada Polemik Jalan Tembusan Pasar Pagi

Advertorial

Potensi Opsen Pajak Rp209 Miliar Raib Picu Alarm Fiskal, Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim Usul Bentuk Pansus