Bentangkaltim.com, Bontang – DPRD Bontang mengusulkan dukungan anggaran sekitar Rp200 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membiayai sejumlah program prioritas di Kota Bontang. Usulan tersebut diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penanganan banjir, pendidikan hingga kesehatan.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan usulan tersebut disampaikan mengikuti mekanisme baru dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Skema yang sebelumnya dikenal sebagai bantuan keuangan kini diarahkan melalui bantuan prioritas daerah.
“Kita sudah mengajukan kurang lebih Rp200 miliar berupa kegiatan lima program prioritas, tambah satu stunting sesuai dengan petunjuk dari pemerintah provinsi,” kata Andi Faiz, usai memipin rapat paripurna terkait penandantanganan nota kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD atas rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2026, Sabtu (15/8/2026) di Pendopo Rujab Wali Kota.
Menurut dia, perubahan mekanisme membuat usulan daerah tidak lagi sekadar diajukan sebagai bantuan keuangan. Program yang diusulkan Bontang akan diarahkan menjadi belanja langsung pemerintah provinsi yang pelaksanaannya berkaitan dengan kebutuhan prioritas daerah.
Karena itu, DPRD Bontang akan ikut mengawal proses tersebut di tingkat provinsi. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk Gubernur Kaltim dan legislatif di tingkat provinsi, dinilai penting agar program yang telah diusulkan dapat masuk dalam penganggaran.
“Bantuan prioritas daerah itu yang kita usulkan ada lima kegiatan yang dianggap penting, ditambah satu kegiatan untuk stunting,” jelasnya.
Lima program prioritas tersebut berkaitan dengan kebutuhan mendasar masyarakat Bontang. Salah satunya penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan perkotaan. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga masuk dalam daftar usulan.
Untuk bidang kesehatan, kebutuhan yang menjadi perhatian tidak hanya layanan dasar. DPRD juga mendorong penguatan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas.
Sementara di sektor pendidikan, dukungan diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur dan perbaikan fasilitas sekolah. Menurut Andi Faizal, program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dianggap mendesak.
“Enggak jauh-jauh dari situ kebutuhan masyarakat Bontang kan? Perbaikan sekolah, kesehatannya, rumah sakitnya, puskesmasnya,” ujarnya.
Satu usulan tambahan secara khusus diarahkan untuk penanganan stunting. Program tersebut menjadi bagian penting karena persoalan gizi dan tumbuh kembang anak masih membutuhkan intervensi pemerintah secara berkelanjutan.
Andi Faizal menyadari tidak seluruh usulan otomatis dapat direalisasikan. Kemampuan fiskal Pemprov Kaltim tetap menjadi faktor penentu. Karena itu, komunikasi dan pengawalan akan dilakukan agar program prioritas Bontang mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran provinsi.
Menurutnya, kondisi fiskal antarpemerintahan saat ini saling berkaitan. Ketika penerimaan provinsi mengalami perubahan, kemampuan transfer dan dukungan anggaran kepada kabupaten/kota juga ikut terdampak.
“Memang semua ini saling satu dan lainnya saling terdampak,” katanya.
DPRD Bontang berharap usulan sekitar Rp200 miliar tersebut dapat diakomodasi secara bertahap sehingga pembangunan di sektor yang menyentuh langsung kebutuhan warga tetap berjalan meski ruang fiskal daerah terbatas.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
