Bentangkaltim.com, Samarinda- Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menjelaskan bahwa proses seleksi jalur afirmasi sepenuhnya mengacu pada data DTKS yang telah terintegrasi dengan sistem penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027.
Hal itu disebutkan Novan, lantaran belakangan ini banyak orang tua siswa mengeluhkan anaknya tidak diterima disejumlah sekolah negeri. Meski calon peserta didik dari keluarga kurang mampu dilaporkan tidak dapat memanfaatkan kuota yang tersedia lantaran data kesejahteraan keluarga mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum diperbarui.
Kondisi tersebut membuat sejumlah siswa yang secara ekonomi memenuhi kriteria penerima bantuan pendidikan tidak dapat mengikuti seleksi melalui jalur afirmasi.
Oleh sebab itu, panitia tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ataupun mengabaikan data yang sudah tercantum dalam database pemerintah. Karena status desil keluarga yang tercatat dalam sistem tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
“Mestinya penerima jalur afirmasi diprioritaskan bagi calon siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan pada kategori desil 1 dan desil 2, sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Kendati demikian, kata Novan, apabila data tersebut belum diperbarui, maka calon peserta didik tidak akan terbaca sebagai penerima yang memenuhi syarat meskipun kondisi ekonomi keluarganya layak memperoleh fasilitas tersebut.
“Jalur afirmasi merupakan salah satu skema penerimaan yang disediakan pemerintah untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu maupun penyandang disabilitas agar memperoleh akses pendidikan yang setara,” terangnya.
Novan menilai persoalan tersebut sebenarnya dapat diantisipasi apabila masyarakat lebih proaktif melakukan pengecekan dan pembaruan data jauh sebelum proses penerimaan siswa baru dimulai.
Namun dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, masih ditemukan sejumlah calon siswa yang gagal memanfaatkan jalur tersebut karena data kesejahteraan keluarganya belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam DTKS.
Politis Golkar itu mengimbau para orang tua agar rutin memastikan status data keluarganya melalui dinas sosial maupun pemerintah kelurahan sehingga tidak mengalami kendala administratif saat pendaftaran berlangsung.
“Seharusnya begitu orang tua tahu mereka masuk kategori tersebut, segera diurus. Jangan sampai seleksi sudah berjalan, baru ribut,” tegasnya.
Dia menekankan proses pembaruan data memerlukan waktu sehingga tidak dapat dilakukan secara instan ketika tahapan seleksi sudah berlangsung.
“Perbarui dulu dari jauh hari karena waktu persiapannya lama. Jangan sampai tiba masa, baru kita mau mengurus, mengubah desil karena merasa tidak sesuai,” katanya.
Sistem penerimaan yang berbasis data digital membuat seluruh proses verifikasi bergantung pada informasi yang telah tercatat dalam DTKS.
Selain itu, Novan menyebut validitas data keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kuota jalur afirmasi benar-benar dimanfaatkan oleh calon siswa yang berhak.
“Kami berharap masyarakat semakin meningkatkan kesadaran untuk memperbarui data kesejahteraan secara berkala agar hak anak memperoleh akses pendidikan melalui jalur afirmasi tidak terkendala persoalan administrasi,” tutupnya.
(ard/lal/adv)
