Bentangkaltim.id, Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, memberikan perhatian serius terhadap penutupan sementara 12 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Ia menilai langkah pengawasan tidak boleh berhenti pada sejumlah titik itu saja, melainkan perlu diperluas ke seluruh dapur MBG yang masih beroperasi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana mengirimkan surat resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas dapur MBG.
Hal ini dilakukan guna memastikan setiap unit memenuhi standar kesehatan dan pengelolaan lingkungan yang berlaku.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui DLH telah menghentikan sementara operasional 12 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penutupan ini dilakukan karena dapur-dapur tersebut belum dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.
Ketiadaan sistem pengolahan limbah yang layak dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, khususnya terhadap sumber air di sekitar lokasi dapur.
Limbah sisa produksi yang dibuang tanpa pengolahan dapat merusak ekosistem dan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Celni menegaskan bahwa standar kesehatan dan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam operasional program MBG.
Politisi NasDen itu meminta agar dapur yang belum memenuhi ketentuan segera didata dan ditindak tegas.
“Harus dicek semua, apakah sudah sesuai standar kesehatan dan pengelolaan limbah. Kalau belum memenuhi syarat, kami minta didata dan ditutup sementara sampai perizinannya lengkap,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak sembarangan membuka dapur MBG tanpa persiapan matang, baik dari sisi teknis maupun dampak lingkungan.
“Jangan asal buka usaha tanpa memperhitungkan risiko, baik untuk lingkungan maupun masyarakat sekitar,” tegasnya.
Di sisi lain, terkait dampak penutupan terhadap distribusi makanan, Celni mengaku belum menerima laporan adanya kekurangan pasokan.
Namun, ia justru menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas makanan yang disajikan dalam program tersebut.
Menurutnya, penyedia layanan harus benar-benar memiliki kemampuan dalam mengelola produksi makanan dalam jumlah besar.
“Memasak untuk ribuan porsi setiap hari bukan hal mudah. Harus ada kesiapan dan pengalaman agar kualitas tetap terjaga,” jelasnya.
Ke depan, DPRD berharap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG merupakan pelaku usaha yang berkompeten di bidang katering, bukan sekadar memanfaatkan peluang proyek.
Selain itu, Celni juga menyinggung besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program MBG.
Ia mengingatkan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak mengorbankan program penting lainnya.
“Anggarannya sangat besar. Kalau tidak benar-benar dibutuhkan, sebaiknya difokuskan ke sekolah yang memang membutuhkan,” katanya.
Menanggapi masih adanya sekolah negeri di Samarinda yang belum menerima manfaat program MBG setelah satu tahun berjalan, DPRD berencana memanggil Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh.
“Kami akan minta data sekolah mana yang sudah dan belum menerima program ini. Nanti kami lakukan sidak dan fasilitasi agar tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPRD juga membuka kemungkinan untuk memanggil para pengelola dapur MBG guna dimintai klarifikasi terkait operasional dan kualitas layanan yang diberikan. [ain|adv]
